Bengkulu, GK – Ketua DPD Partai Hanura yang juga menjabat Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH, MH kembali turun langsung menyerap aspirasi warga saat reses di Kota Bengkulu. Dalam dialog yang berlangsung hangat dan penuh keakraban, Usin menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memastikan layanan dasar—kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan penyandang disabilitas—benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Di hadapan warga, Usin menyampaikan kabar baik. Pada APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2026, pemerintah mempertahankan sekaligus menambah anggaran BPJS Kesehatan sebesar Rp44 miliar. Anggaran ini menjadi tumpuan pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
“Harapan kita sederhana: tidak ada lagi warga yang kesulitan berobat. Cukup bawa KTP, mereka sudah bisa dilayani BPJS,” ujar Usin.
Ia menegaskan, rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS wajib memberikan pelayanan duluan meski status BPJS warga tiba-tiba nonaktif.
“Ada waktu tiga hari untuk pengaktifan. Jangan sampai ada masyarakat kita yang ditolak hanya karena persoalan admin,” tambahnya disambut anggukan warga.
Di reses tersebut, sejumlah orang tua juga menitipkan keluhan terkait proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang tiap tahun selalu menimbulkan kegaduhan. Menanggapi hal itu, Usin menegaskan bahwa manajemen PPDB harus diperbaiki agar tidak terus menerus menjadi masalah sosial.
“Kita punya sekolah yang memadai, seperti SMA 5 dan beberapa sekolah lain. Yang harus dibenahi itu sistemnya. Jangan sampai tiap tahun orang tua dibuat panik hanya untuk mendaftarkan anaknya,” tegasnya.
Usin juga menyoroti persoalan sosial, terutama terkait penyandang disabilitas. Ia meminta warga ikut membantu pendataan masyarakat disabilitas yang selama ini belum terjangkau Dinas Sosial.
Menurutnya, pendataan berjenjang sangat penting agar bantuan tidak salah sasaran.
“Kita mau pastikan semua terdata. Ada yang butuh kursi roda, alat bantu dengar, sampai kaki palsu. Ini kebutuhan nyata. Pemerintah harus hadir,” ujarnya. Ia memastikan Komisi IV akan turun langsung melakukan penyisiran data, bukan hanya menunggu laporan.
Reses ini tidak hanya menjadi forum menyampaikan program, tetapi juga ruang curhat warga. Sejumlah masyarakat menyampaikan uneg-uneg mulai dari pelayanan kesehatan, sekolah, hingga bantuan sosial. Usin menyimak satu per satu dan mencatat semuanya.
“Ini bukan sekadar pertemuan. Semua aspirasi ini akan kami perjuangkan,” kata Usin menutup pertemuan dengan suasana penuh kehangatan.(Red)
