Bengkulu, GK – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH, mendesak dilakukan evaluasi total terhadap operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul Kejadian Luar Biasa (KLB) dugaan keracunan makanan yang menimpa belasan siswa SDN 18 Taba Tebelet, Kabupaten Kepahiang, Kamis (4/6/2026).
Menurut Usin, insiden tersebut menjadi peringatan keras bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG agar tidak mengabaikan aspek keamanan pangan dan standar sanitasi.
“Kejadian hari ini di Kepahiang adalah alarm keras. Beberapa minggu lalu saat kami melakukan sidak, Komisi IV sudah mengingatkan dengan tegas agar operasional dapur dan sarana prasarana dilengkapi terlebih dahulu sebelum berjalan penuh. Hari ini, anak-anak sekolah dan penjaga sekolah harus mendapatkan perawatan akibat mengalami gejala mual, muntah, hingga sesak napas. Ini tidak boleh ditoleransi, jangan main-main dengan keselamatan anak-anak kita,” tegas Usin.
Ia menjelaskan, saat Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah titik pelaksanaan MBG beberapa waktu lalu, ditemukan masih adanya kekurangan sarana dan prasarana pendukung operasional dapur yang berpotensi memengaruhi kualitas makanan yang disajikan kepada peserta didik.
Berdasarkan laporan sementara, sebanyak 1.169 penerima manfaat di bawah naungan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Taba Tebelet yang dikelola Yayasan Putri Bungsu Asia menerima menu MBG berupa nasi putih, telur balado, perkedel tahu, tumis kol jagung, dan buah salak.
Setelah mengonsumsi makanan tersebut, belasan siswa mengalami gejala yang mengarah pada keracunan makanan dan harus mendapatkan penanganan medis.
Usin menyoroti sejumlah dugaan penyebab yang muncul dari analisis awal, mulai dari kemungkinan kontaminasi silang bahan mentah, proses memasak yang tidak optimal, hingga lemahnya pengawasan sanitasi dan distribusi makanan.
“Analisis awal menunjukkan adanya persoalan serius pada sanitasi dapur, proses memasak yang tidak sempurna, serta rantai distribusi dan penyimpanan yang belum memenuhi standar. Ditambah lagi, quality control di tingkat sekolah belum berjalan optimal. Temuan ini sejalan dengan hasil sidak yang pernah kami lakukan,” ujarnya.
Menyikapi kejadian tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menyampaikan sejumlah rekomendasi.
Pertama, mendukung penuh langkah Loka POM Rejang Lebong dan BPOM Bengkulu yang saat ini tengah melakukan pengujian sampel makanan, dengan hasil yang nantinya harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Kedua, meminta operasional dapur SPPG Taba Tebelet dihentikan sementara hingga seluruh standar sanitasi, kelengkapan peralatan, dan prosedur operasional terpenuhi secara menyeluruh.
Ketiga, memastikan seluruh korban mendapatkan layanan kesehatan terbaik tanpa dipungut biaya hingga pulih sepenuhnya.
Keempat, meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur mitra Program Makan Bergizi Gratis di kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu guna mencegah kejadian serupa terulang.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah program yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Namun pelaksanaannya harus dilakukan secara profesional dan tidak boleh ceroboh. Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu akan segera memanggil seluruh pihak terkait, termasuk penyelenggara program, Dinas Kesehatan, dan BPOM untuk melakukan rapat dengar pendapat. Kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas,” pungkas Usin.(RLS)
