Mukomuko, GK – Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Bengkulu, H. Andy Suhary, S.E., M.Pd., melaksanakan reses masa sidang II Tahun 2026 di Kelurahan Pasar Mukomuko, Jumat (17/7/2026). Kegiatan tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari pembangunan infrastruktur, sektor pertanian, hingga permasalahan ekonomi yang berdampak pada kehidupan sehari-hari.
Dalam dialog bersama warga, Andy Suhary menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan di DPRD Provinsi Bengkulu dan diteruskan kepada pemerintah daerah maupun instansi terkait sesuai kewenangannya.
Salah satu aspirasi utama yang disampaikan masyarakat adalah pembangunan jembatan di Desa Pondok Batu. Warga mengungkapkan bahwa jembatan tersebut telah lama dinantikan karena menjadi akses terdekat menuju Kota Mukomuko. Kondisi yang ada saat ini dinilai menghambat mobilitas masyarakat, baik untuk aktivitas ekonomi maupun kebutuhan sehari-hari.
Selain persoalan infrastruktur, masyarakat juga mengeluhkan keberadaan buaya di Sungai Selagan yang dinilai semakin mengganggu aktivitas warga. Banyak masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian dari sungai, seperti mencari ikan, lokan, dan hasil perairan lainnya. Karena itu, warga berharap Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dapat mengambil langkah konkret agar konflik antara satwa liar dan masyarakat dapat diminimalkan.
Aspirasi lain yang mengemuka adalah permintaan bantuan program ketahanan pangan.
Warga berharap pemerintah dapat memberikan dukungan berupa pengadaan sapi, kambing, serta bantuan bibit pertanian, mulai dari bibit kelapa sawit, tanaman buah, hingga berbagai komoditas produktif lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tak hanya itu, masyarakat juga mengusulkan pembukaan jalan baru di kawasan Pian Kereta yang dihubungkan menuju Sungai Selagan. Menurut warga, pembangunan akses tersebut akan membuka kawasan permukiman baru sekaligus memperlancar konektivitas antarwilayah. Mereka juga berharap Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat membantu peningkatan kualitas jalan tersebut.
Di sektor perkebunan, warga mengeluhkan terbatasnya penerimaan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit oleh pabrik kelapa sawit (PKS). Pembatasan jumlah kendaraan pengangkut membuat hasil panen petani sulit dipasarkan. Berdasarkan informasi yang diterima masyarakat, kondisi tersebut dipengaruhi oleh distribusi crude palm oil (CPO) yang mengalami hambatan menuju Sumatera Barat sehingga kapasitas penerimaan pabrik ikut berkurang.
Persoalan tingginya harga pupuk juga menjadi perhatian dalam reses tersebut.
Menurut warga, mahalnya pupuk semakin membebani petani dan berdampak pada biaya produksi, baik untuk tanaman kelapa sawit maupun komoditas pertanian lainnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Andy Suhary memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi catatan penting dalam pelaksanaan tugas DPRD.
Ia berkomitmen memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat Mukomuko melalui pembahasan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait agar dapat direalisasikan sesuai skala prioritas demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Red)
