Mukomuko, GK – Terbatasnya penerimaan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) di Provinsi Bengkulu mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Andy Suhary. Ia meminta pemerintah daerah maupun pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret agar persoalan tersebut tidak semakin merugikan petani sawit, khususnya di Kabupaten Mukomuko.
Menurut Andy, kondisi di lapangan menunjukkan banyak pabrik membatasi penerimaan TBS dengan alasan terkendalanya distribusi Crude Palm Oil (CPO) menuju wilayah Padang. Dampaknya, antrean truk pengangkut sawit di sejumlah pabrik mengular hingga berjam-jam, bahkan tidak sedikit petani yang kesulitan menjual hasil panennya.
“Berdasarkan informasi yang kami terima, ada petani yang harus berkeliling dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari RAM atau penampungan yang masih menerima buah sawit mereka. Situasi seperti ini tentu sangat merugikan masyarakat,” ujar Andy.
Ia menilai persoalan tersebut tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada perusahaan pengolahan sawit maupun petani. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi akar permasalahan sekaligus menghadirkan solusi agar rantai distribusi sawit kembali berjalan normal.
Andy juga menyoroti kemungkinan adanya pengaruh kebijakan pemerintah pusat, seperti Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO), terhadap terbatasnya serapan TBS di daerah. Apabila kebijakan tersebut terbukti berdampak pada terganggunya penyerapan hasil panen maupun penurunan harga di tingkat petani, ia meminta agar dilakukan evaluasi.
”Kalau memang kebijakan DMO dan DPO ikut memengaruhi kondisi ini, tentu harus menjadi perhatian pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perdagangan. Jangan sampai kebijakan tersebut justru berdampak pada kesejahteraan petani sawit,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andy mendesak Pemerintah Provinsi Bengkulu segera melakukan koordinasi dengan perusahaan pengolahan sawit, asosiasi pelaku usaha, serta kementerian terkait guna mengetahui penyebab pasti terhambatnya distribusi CPO dan penyerapan TBS di Bengkulu.
Ia menegaskan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat Bengkulu, terutama di Kabupaten Mukomuko yang sebagian besar penduduknya menggantungkan mata pencaharian dari komoditas tersebut.
Karena itu, menurutnya, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah harus hadir untuk memastikan aktivitas industri sawit kembali normal sehingga petani dapat menjual hasil panennya dengan lancar dan memperoleh harga yang layak.
“Jangan sampai persoalan ini terus berkepanjangan. Sawit adalah sumber penghidupan masyarakat. Pemerintah harus segera mengambil sikap, mencari solusi terbaik, dan memastikan petani tidak terus dirugikan akibat terbatasnya penerimaan TBS maupun penurunan harga di tingkat petani,” pungkas Andy.(Red)
