Bengkulu, GK – Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mematangkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagai pedoman pembangunan tahunan yang selaras dengan visi, misi, dan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029.
Dokumen ini dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan sekaligus mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat di Bumi Merah Putih.
Pada tahun 2027, arah kebijakan pembangunan Provinsi Bengkulu difokuskan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang merata, inklusif, dan berkelanjutan.
Pemerintah daerah menargetkan penguatan sektor-sektor unggulan daerah sebagai penggerak utama ekonomi, peningkatan nilai tambah komoditas lokal, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.
Selain sektor ekonomi, pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar juga menjadi prioritas. Pemerintah Provinsi Bengkulu mendorong pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, konektivitas antarwilayah, serta akses pelayanan dasar guna menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan memperkecil kesenjangan antar daerah.
Konektivitas yang baik diharapkan mampu membuka isolasi wilayah dan mempercepat arus barang serta jasa.
Pembangunan daerah turut diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sektor pendidikan dan kesehatan. Pemerintah daerah juga menekankan pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, serta pengarusutamaan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Aspek peningkatan daya saing daerah dan tata kelola pemerintahan menjadi perhatian penting dalam RKPD 2027. Upaya tersebut meliputi reformasi birokrasi, transformasi digital pelayanan publik, serta penguatan ketahanan daerah terhadap risiko bencana dan dampak perubahan iklim yang semakin kompleks.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denni, mewakili Gubernur Bengkulu, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah memerlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027 di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (20/1).
“Skala dan cakupan pembangunan daerah yang luas tentu membutuhkan sinergi, kolaborasi, dan integrasi antar pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota, agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran,” ujar Denni.
Ia juga menekankan pentingnya menyinergikan Program Bantu Rakyat sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Bengkulu Maju, Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan antara legislatif dan eksekutif.
Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027 dihadiri Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi, Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal, Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu Yulisweni, perwakilan instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menghimpun masukan teknokratis, aspirasi masyarakat, serta isu-isu strategis terkini guna menyempurnakan rancangan awal RKPD agar lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat Bengkulu.
