Jakarta, GK – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran maupun program pendidikan nasional. Ia meluruskan sejumlah narasi yang menyebut MBG menyebabkan pemangkasan anggaran pendidikan, sekolah terbengkalai, hingga terabaikannya kesejahteraan guru.
Menurut Teddy, anggaran pendidikan tahun 2026 telah disepakati bersama antara Pemerintah dan DPR, termasuk rincian serta peruntukannya. Seluruh program strategis pendidikan yang berjalan pada periode sebelumnya dipastikan tetap berlanjut, bahkan mengalami penguatan dan penambahan.
“Tidak ada program pendidikan yang dihentikan. Justru dilakukan penambahan dan penguatan di berbagai sektor,” tegasnya.
Program Pendidikan Tetap Berjalan dan Diperluas
Program bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) disebut tetap berjalan tanpa pengurangan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga memperluas akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat bagi anak-anak putus sekolah.
Sekolah Rakyat dilengkapi fasilitas tempat tinggal, layanan pendidikan, makan bergizi, serta jaminan kesehatan. Hingga tahun lalu, jumlah peserta didik telah mencapai sekitar 20 ribu siswa yang tersebar di 166 sekolah. Tahun ini, pemerintah menargetkan penambahan 100 sekolah baru.
Renovasi dan Digitalisasi Sekolah Dipercepat
Di sektor infrastruktur, pemerintah pusat tetap turun tangan meski kewenangan pengelolaan sekolah berada pada pemerintah daerah. Pada 2025, sekitar 16.000 sekolah direnovasi dengan alokasi anggaran kurang lebih Rp17 triliun.
Selain itu, percepatan digitalisasi pembelajaran juga terus didorong melalui distribusi 280.000 unit televisi digital untuk mendukung proses belajar mengajar. Program ini akan terus ditingkatkan secara bertahap.
Kesejahteraan Guru Ikut Ditingkatkan
Teddy juga menegaskan bahwa perhatian terhadap tenaga pendidik tetap menjadi prioritas. Meski gaji honorer merupakan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat memberikan insentif tambahan yang kini meningkat menjadi Rp400 ribu per bulan setelah dua dekade stagnan.
Tunjangan bagi guru non-ASN juga naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta pada 2025. Mekanisme penyaluran pun diperbaiki, dari sebelumnya setiap tiga bulan melalui pemerintah daerah menjadi langsung ditransfer ke rekening guru setiap bulan.
Penegasan tersebut sekaligus membantah anggapan bahwa program MBG mengorbankan sektor pendidikan. Pemerintah memastikan tidak ada pengurangan anggaran, melainkan penguatan yang lebih terarah bagi siswa, guru, dan sarana pendidikan.
