Bengkulu, GK – Isu mengenai sumber data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) kembali menjadi perbincangan publik di Bengkulu. Banyak warga yang mengira bahwa daftar penerima bantuan tersebut dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk menghindari kesalahpahaman yang semakin meluas, Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Win Rizal, memberikan klarifikasi tegas terkait peran lembaganya.
Menurut Win, BPS sama sekali tidak memiliki kewenangan dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial, termasuk BLT. Ia menegaskan bahwa semua data penerima sepenuhnya dikelola dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai pemegang otoritas data kesejahteraan sosial nasional.
“Datanya itu dari Kemensos. BPS hanya mengolah data sosial ekonomi, bukan menetapkan penerima BLT. Jadi tidak benar kalau BPS dianggap mengeluarkan daftar penerima,” jelas Win.
Win pun menyoroti kebiasaan sebagian aparat di tingkat desa atau kelurahan yang menyebut bahwa data BLT berasal dari BPS. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena BPS memang melakukan pengolahan data sosial ekonomi, namun peran itu tidak menjadikan BPS sebagai pihak yang menentukan penerima bantuan.
Lebih lanjut, Win memahami adanya keluhan dari masyarakat terkait dugaan ketidaktepatan penerima BLT, misalnya bantuan yang justru diterima oleh warga yang dinilai mampu. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah menyediakan mekanisme usulan dan sanggahan agar masyarakat bisa turut mengawasi ketepatan data.
“Jika ada warga yang seharusnya masuk data tapi belum terdata, bisa diajukan oleh kelurahan. Kalau ada penerima yang tidak layak, masyarakat juga bisa melakukan sanggahan,” ujarnya.
Selain itu, Win memastikan bahwa data sosial ekonomi terus diperbarui secara berkala—setidaknya setiap tiga bulan—melalui mekanisme Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, sehingga pemerintah daerah memiliki peluang melakukan penyempurnaan data secara berkelanjutan.
Dengan penjelasan ini, BPS berharap publik semakin memahami alur penentuan data BLT serta dapat berpartisipasi aktif dalam memastikan penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.(Red)
