Bengkulu, GK – Di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global yang ditandai konflik antarnegara, persaingan ekonomi, hingga ketidakpastian keamanan internasional, mahasiswa Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kedaulatan bangsa dan berbagai kebijakan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Dialog Kebangsaan bertajuk “Geopolitik Global dan Pengaruhnya terhadap Kedaulatan Indonesia” yang digelar oleh organisasi mahasiswa lintas perguruan tinggi di Aula Taman Wisata Mangrove Badrika Bengkulu, Minggu malam (21/6/2026).
Kegiatan yang dihadiri perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dewan mahasiswa, dan organisasi kemahasiswaan dari berbagai kampus di Bengkulu itu menjadi ruang diskusi sekaligus konsolidasi gerakan mahasiswa dalam merespons berbagai perkembangan nasional maupun internasional.
Presiden Mahasiswa BEM Universitas Bengkulu, M. Ghifar Alfarizsy, mengapresiasi Dewan Mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu yang telah menginisiasi forum tersebut. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan berbagai dinamika global tidak menggerus nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat di Indonesia.
Ia menilai isu geopolitik global saat ini sangat relevan untuk dikaji karena memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan nasional. Karena itu, mahasiswa perlu memperkuat pemahaman dan sikap kritis dalam menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi.
“Kami ingin memastikan bahwa hari ini dan ke depan kedaulatan Indonesia tetap berada pada hakikatnya, yaitu berada di tangan rakyat. Karena itu, kami menolak segala bentuk perpecahan maupun upaya-upaya yang dapat mengganggu persatuan bangsa,” ujarnya.
Ghifar juga menyoroti fenomena pelabelan terhadap mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil yang menyampaikan kritik kepada pemerintah. Menurutnya, kritik yang lahir dari mahasiswa merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat dan upaya memperbaiki kebijakan publik agar lebih berpihak kepada rakyat.
Mahasiswa, lanjutnya, akan terus mengawal berbagai program strategis pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, agar pelaksanaannya berjalan transparan dan sesuai aturan.
Sementara itu, Presiden Mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, Andika Saputra, menegaskan pentingnya membangun tradisi berpikir kritis berbasis kajian ilmiah. Menurutnya, mahasiswa harus mampu menilai setiap persoalan secara objektif dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.
“Sering kali mahasiswa atau masyarakat sipil yang bersuara justru dicap sebagai pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Padahal kritik yang disampaikan lahir dari keresahan masyarakat dan merupakan bagian dari upaya memperbaiki kebijakan yang ada,” katanya.
Sementara itu, Presiden Mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, Andika Saputra, mengatakan dialog kebangsaan tersebut diselenggarakan untuk membangun sikap kritis mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia.
Ia menegaskan mahasiswa tidak boleh mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat. Sebaliknya, mahasiswa harus mampu melakukan kajian secara mendalam dan objektif terhadap setiap kebijakan maupun persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat.
“Mahasiswa harus kritis dalam melihat dan mengkaji isu-isu yang benar-benar terjadi dan berpotensi merugikan rakyat. Karena itu, kami berupaya menyatukan perspektif dan visi mahasiswa Bengkulu dalam menyikapi berbagai kebijakan yang ada saat ini,” ujar Andika.
Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal jalannya pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pengawasan tersebut penting agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Pandangan serupa disampaikan Presiden Mahasiswa Universitas Hazairin Bengkulu, Pajar Pratama Putra. Ia menilai dialog publik merupakan sarana penting untuk meningkatkan kesadaran intelektual mahasiswa dalam memahami berbagai persoalan kebangsaan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah daerah terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat maupun mahasiswa. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat akan memperkuat kualitas demokrasi.
“Mahasiswa memiliki tugas untuk mengkritisi kebijakan secara objektif dan konstruktif. Pemerintah juga perlu membuka ruang komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat dan mahasiswa,” ujarnya.
Senada itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Poltekkes Kementerian Kesehatan Bengkulu, Vito Dikrafai Simbolon, menambahkan bahwa mahasiswa tidak boleh bersikap apatis terhadap kondisi bangsa. Ia menilai perkembangan geopolitik internasional perlu dipahami secara komprehensif agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.
Sementara itu, Ketua Senat Mahasiswa UINFAS Bengkulu, Haikal Fidi Akbar, menegaskan bahwa setiap gerakan mahasiswa harus dilandasi kajian ilmiah yang objektif dan berdasarkan fakta. Menurutnya, sikap kritis mahasiswa harus tetap berada dalam koridor akademik dan tidak dipengaruhi oleh provokasi.
“Kami ingin setiap sikap dan gerakan mahasiswa berangkat dari kajian yang mendalam berdasarkan fakta dan kebenaran. Dengan demikian, kritik yang disampaikan benar-benar menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan,” katanya.
Dialog kebangsaan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Pengamat Geopolitik dan Media Yusup Rahman Hakim, M.Ipol., Ekonom Bengkulu Rahmat Putra Ahmad Hasibuan, M.Si., serta pegiat hak asasi manusia Mufti Makarimal Ahlaq, S.H.I., M.A.
Dosen UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, Ifansyah Putra, M.Sos., yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi inisiatif mahasiswa menggelar dialog kebangsaan. Menurutnya, situasi geopolitik nasional dan global yang sedang mengalami berbagai gejolak harus disikapi secara positif dan dijadikan momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan.
Ia menegaskan bahwa sikap kritis mahasiswa harus diwujudkan melalui pendekatan ilmiah maupun gerakan sosial yang tetap menjunjung tinggi hukum dan menolak tindakan anarkis.
“Salah satu bentuk sikap kritis adalah melalui dialog dan diskusi berbasis data ilmiah. Baik aksi demonstrasi maupun forum diskusi harus menjadi instrumen yang saling melengkapi dalam perjuangan mahasiswa mengawal cita-cita kemerdekaan,” ujarnya.
Melalui forum tersebut, mahasiswa Bengkulu berkomitmen untuk terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah, memperkuat budaya diskusi berbasis kajian ilmiah, serta menjaga peran mereka sebagai kontrol sosial demi terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.(Red)
