Kota Bengkulu, GK – Anggota DPRD Kota Bengkulu Dapil III (Selebar–Kampung Melayu), Edi Hariyanto, S.P., MM, dari partai Perindo menegaskan bahwa persoalan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak boleh menjadi penghalang pelayanan bagi masyarakat. Pesan itu ia sampaikan dalam Reses Masa Sidang III Tahun 2025 yang digelar pada 6–8 Desember 2025.
“Administrasi itu urusan belakangan. Yang utama adalah keselamatan dan penanganan pasien. Masyarakat harus tetap dilayani terlebih dahulu,” tegas Edi.
Ia mengungkapkan masih adanya warga yang mengalami hambatan karena status BPJS Mandiri yang menunggak. Padahal, kata Edi, Pemkot Bengkulu telah menyediakan program BPJS gratis yang bisa diakses masyarakat agar tetap mendapat pelayanan kesehatan.
Kegiatan reses menerima respons positif dari warga. Berbagai persoalan disampaikan, mulai dari keluhan pelayanan BPJS, masalah infrastruktur, hingga isu keselamatan lalu lintas dan minimnya penerangan jalan.
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut hadir, di antaranya Dinas PUPR Kota Bengkulu yang diwakili Yosep Akmal Hariadi, BPJS Kesehatan diwakili Riko, serta Dinas Perhubungan Kota Bengkulu diwakili Sony. Kehadiran mereka dinilai mempercepat proses penanganan karena aspirasi masyarakat bisa langsung mendapat respons dari instansi teknis.
Selain isu BPJS, Edi juga menyoroti persoalan badan jalan dan potensi kecelakaan lalu lintas, terutama di Jalan Arung Jajar. Jarak putar balik yang dinilai terlalu jauh memaksa sebagian pengendara mengambil jalan pintas yang berbahaya.
“Kondisi ini harus segera dicarikan solusi melalui koordinasi dengan instansi terkait, karena keselamatan pengguna jalan juga penting,” ujarnya.
Edi memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan warga akan dikawal dan diperjuangkan di DPRD Kota Bengkulu agar dapat direalisasikan sesuai kewenangan masing-masing OPD. (Rls)
