Kota Bengkulu, GK — Kondisi bangunan SDN 22 Kota Bengkulu yang mengalami kerusakan berat menjadi perhatian Anggota Komisi III DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Saputra. Ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mempertimbangkan kembali skala prioritas anggaran pembangunan agar kebutuhan mendasar masyarakat, terutama fasilitas pendidikan, mendapat perhatian serius.
Sorotan tersebut disampaikan setelah Andi Saputra melihat langsung kondisi fisik bangunan sekolah yang dinilai memprihatinkan dan membutuhkan penanganan segera. Kerusakan itu dikhawatirkan mengganggu kenyamanan proses belajar mengajar sekaligus membahayakan keselamatan siswa dan guru.
Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah ruang kelas di lantai atas mengalami kerusakan berat. Bagian atap terlihat jebol, kerangka kayu dan atap seng terlepas, sementara cat dinding mengelupas. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penanganan agar lingkungan sekolah dapat kembali digunakan secara aman dan layak.
Andi Saputra menegaskan, pembangunan daerah seharusnya tidak hanya berorientasi pada kemegahan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai.
Ia pun menyoroti rencana alih fungsi dan pembangunan gedung Mess pemda menjadi Kantor Walikota Bengkulu. Menurutnya, pembenahan sarana birokrasi dan pelayanan publik memang memiliki arti penting, tetapi kebutuhan dasar di sektor pendidikan tidak boleh terabaikan.
“Gedung boleh megah, tapi masa depan tidak bisa dibangun dengan beton saja. Anak-anak kita berhak mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak, aman, dan nyaman. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan masa depan Kota Bengkulu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andi Saputra meminta agar perbaikan SDN 22 Kota Bengkulu segera masuk dalam prioritas penganggaran dan direalisasikan. Dengan demikian, para siswa dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar tanpa dibayangi kekhawatiran terhadap kondisi bangunan sekolah.
Ia berharap Pemkot Bengkulu mampu mengalokasikan anggaran secara tepat guna dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, sektor pendidikan dan kesehatan, sebagai bagian dari pelayanan dasar, perlu mendapatkan perhatian dalam penentuan prioritas pembangunan daerah.
Sorotan terhadap kondisi SDN 22 Kota Bengkulu tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur pemerintahan perlu berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk memastikan anak-anak memperoleh lingkungan belajar yang aman dan layak.(Red)
