Bengkulu, GK – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu mengajak para pelaku usaha, asosiasi, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bengkulu untuk turut menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Ajakan ini disampaikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Aula Hotel Santika, Senin (10/11).
Kepala BPS Provinsi Bengkulu Ir. Win Rizal, M.E. menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya awal BPS dalam memperkenalkan tujuan serta mekanisme Sensus Ekonomi 2026 kepada para pemangku kepentingan, khususnya kalangan dunia usaha.
“Audiens yang kita undang hari ini adalah pengusaha, asosiasi, serta OPD yang membina berbagai jenis usaha. Tujuannya supaya pada saat pelaksanaan nanti di tahun 2026, mereka sudah paham dan siap berpartisipasi tanpa hambatan,” ujar Win Rizal.
Ia menambahkan, Sensus Ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali ini bertujuan untuk memotret struktur dan karakteristik ekonomi nasional, termasuk perubahan pola usaha di era digital.
“Kalau di tahun 2016 ekonomi digital belum begitu dominan, sekarang sudah luar biasa. Marketplace sudah menguasai pasar, dan ini tentu akan terlihat dalam hasil sensus nanti,” jelasnya.
Selain itu, SE2026 juga akan memberi perhatian lebih pada UMKM, ekonomi digital, serta ekonomi lingkungan. Win Rizal menilai penting untuk mengetahui bagaimana aktivitas ekonomi mempengaruhi dan memanfaatkan sumber daya alam.
“Selama ini kita menghitung ekonomi dari sisi PDRB, tapi belum terlalu mendalami efek kegiatan ekonomi terhadap lingkungan. Melalui sensus ini, kita ingin melihat sejauh mana pemanfaatan sumber daya alam juga berdampak terhadap lingkungan,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan pengusaha Bengkulu Aditya, yang hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi atas langkah BPS dalam melibatkan dunia usaha sejak tahap awal sosialisasi.
“Kami para pelaku usaha sangat mendukung kegiatan sensus ekonomi ini. Dengan data yang valid, pemerintah bisa mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi pengembangan sektor usaha, terutama UMKM,” ujar Aditya.
Ia juga menilai bahwa pendekatan BPS yang terbuka dan menjamin kerahasiaan data menjadi kunci untuk membangun kepercayaan pelaku usaha.
“Kita berharap komunikasi seperti ini terus berlanjut agar pengusaha tidak ragu memberikan data yang benar,” tambahnya.
Terkait tantangan pelaksanaan, Win Rizal mengakui bahwa responden dari kalangan pelaku usaha biasanya lebih sulit dijangkau dibandingkan rumah tangga. Namun, ia menegaskan bahwa BPS menjamin kerahasiaan seluruh data yang dikumpulkan, sesuai dengan undang-undang. (Red)
