Seluma, GK – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Seluma menyoroti penurunan signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Penurunan anggaran yang mencapai Rp80 miliar lebih itu dinilai harus dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan keresahan publik.
Sorotan tersebut disampaikan oleh Ilham Maulana, anggota Fraksi PKS DPRD Seluma, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Seluma, Rabu (17/9/2025).
“Fraksi PKS meminta penjelasan detail, sektor mana saja yang dipangkas, serta bagaimana pemerintah daerah menyelesaikan kewajiban hutang kepada pihak ketiga. Prinsipnya hutang wajib dibayar. Jangan sampai pemerintah kehilangan kepercayaan publik,” tegas Ilham.
Selain menyoroti APBD, Fraksi PKS juga mengangkat sejumlah persoalan sosial yang masih menjadi keluhan masyarakat.
Salah satunya kasus dua anak asal Seluma, Khaira Nur Sabrina dan kakaknya Aprillia, yang menderita penyakit hingga ditemukan cacing dalam tubuh mereka. Menurut Ilham, kasus ini menggambarkan lemahnya perhatian pemerintah terhadap rakyat miskin.
“Kami ingin bertanya kepada Bupati, bagaimana pelaksanaan program bedah rumah, pencegahan stunting, dan posyandu di Kabupaten Seluma? Apakah sudah berjalan dengan baik atau hanya sebatas program di atas kertas?” ujarnya.
Fraksi PKS juga menyoroti maraknya pencurian tandan buah segar (TBS) sawit yang membuat petani resah. Banyak laporan masyarakat, kata Ilham, tidak ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum.
“Jika rakyat sejahtera, angka kriminalitas akan menurun. Namun jika penegakan hukum melemah, masalah sosial akan semakin membesar,” tambahnya.
Tak hanya itu, Ilham menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada imam, bilal, gharim, guru ngaji, dan rubiah yang tidak lagi menerima gaji. Menurutnya, Pemda Seluma harus mencari solusi agar mereka kembali mendapatkan haknya.
Dalam bidang pembangunan, Fraksi PKS menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap proyek infrastruktur, terutama jalan, agar sesuai dengan spesifikasi teknis dan memberikan manfaat jangka panjang. Fraksi juga mendorong agar sektor pariwisata digarap serius sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di akhir penyampaiannya, Ilham Maulan menekankan bahwa perubahan APBD harus benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat, transparansi anggaran, serta penegakan hukum yang kuat. “Hanya dengan itu keresahan masyarakat Seluma bisa dijawab secara nyata,” pungkasnya.(Red)
