Seluma, GK – Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. H. Sumardi, S.E., M.M., melakukan kunjungan lapangan ke Bendungan Seluma dan Bendung Air Alas di Kabupaten Seluma, Selasa (29/4). Kunjungan ini bertujuan memastikan optimalisasi fungsi pengairan guna meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya padi, dalam mendukung program kemandirian pangan nasional.
Dalam peninjauan tersebut, Sumardi didampingi Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah mendorong peningkatan produksi pangan sebagai bagian dari strategi kemandirian pangan dan energi.
“Dari hasil pengecekan, Bendungan Seluma sebenarnya memiliki kapasitas mengairi sekitar 5.000 hingga 7.000 hektare sawah. Namun saat ini baru sekitar 1.700 hektare yang terairi. Artinya masih ada potensi peningkatan hingga sekitar 60 persen,” ungkap Sumardi.
Hal serupa juga ditemukan di Bendung Air Alas. Dari potensi pengairan sekitar 3.000 hektare, baru sekitar 1.200 hektare yang berfungsi optimal. Sisanya masih berupa sawah tadah hujan dan lahan rawa yang belum terjangkau sistem irigasi.
Sumardi menjelaskan, salah satu kendala utama adalah pembagian kewenangan pembangunan jaringan irigasi. Balai Wilayah Sungai hanya bertanggung jawab pada pembangunan bendungan serta saluran primer dan sekunder. Sementara saluran tersier menjadi kewenangan pemerintah daerah atau Kementerian Pertanian.
“Sering kali infrastruktur utama sudah dibangun, tetapi belum bisa dimanfaatkan maksimal karena saluran tersier belum tersedia,” jelasnya.
Namun demikian, ia menyebut bahwa terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 membuka peluang percepatan. Melalui regulasi tersebut, pembangunan saluran tersier dapat dilakukan oleh BWS apabila diusulkan oleh pemerintah daerah atau Kementerian Pertanian.
“Dengan Inpres ini, jika bupati, wali kota, gubernur, atau Kementerian Pertanian mengajukan, maka BWS bisa langsung membangun saluran tersier. Jadi tidak berhenti di primer dan sekunder, tapi sampai langsung ke sawah,” tambahnya.
Selain persoalan infrastruktur, Sumardi juga menyoroti alih fungsi lahan sebagai tantangan lain. Ia menemukan sebagian lahan pertanian telah beralih menjadi perkebunan kelapa sawit, baik karena keterbatasan air maupun pertimbangan ekonomi.
“Kita perlu edukasi bersama. Ada yang beralih ke sawit karena merasa lebih menguntungkan, ada juga karena kekurangan air. Ini harus kita benahi dari hulu,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengusulkan pembangunan jaringan irigasi tersier kepada BWS Sumatera VII, baik melalui proposal, aplikasi, maupun konsultasi langsung.
Sumardi optimistis, dengan sinergi lintas sektor dan pemanfaatan penuh Inpres Nomor 2 Tahun 2025, potensi peningkatan produksi pangan di Bengkulu—termasuk di Seluma, Bengkulu Utara, Lebong, dan daerah lainnya—dapat terealisasi secara signifikan.
“Jika semua pihak berkomitmen, maka peningkatan produksi padi sangat memungkinkan. Potensinya besar, tinggal bagaimana kita mengoptimalkannya bersama,” pungkasnya.(Red)
