Kota Bengkulu, GK – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu terus berupaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai strategi yang lebih terarah dan berdampak langsung. Salah satu fokus utama yang kini digalakkan adalah peningkatan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang dinilai sebagai salah satu sumber penerimaan potensial untuk menggerakkan pembangunan daerah.
Wakil Walikota Bengkulu, Ronny PL Tobing, menegaskan bahwa seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kini diminta berperan aktif dalam mendukung percepatan pemungutan PBB. Langkah ini bukan hanya penugasan rutin, melainkan sebuah gerakan kolaboratif untuk menguatkan fondasi fiskal daerah.
“Kami berharap sinergitas dan kerendahan hati PPPK untuk dapat membantu memantau, mengajak warga kota taat bayar PBB,” ujar Ronny.
Dalam arahannya, Ronny menekankan bahwa upaya ini harus dilakukan secara humanis dan persuasif, tanpa adanya pendekatan yang bersifat memaksa. Ia meminta para PPPK memahami bahwa kepatuhan pajak warga adalah pondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan Kota Bengkulu.
Ronny juga mengingatkan bahwa ASN dan PPPK wajib menjadi teladan terlebih dahulu. Ia mengimbau agar seluruh aparatur pemerintah segera melunasi PBB pribadi mereka sebagai bentuk contoh nyata kepada masyarakat. Menurutnya, edukasi yang disampaikan aparat akan lebih diterima jika disertai dengan keteladanan.
Lebih jauh, Ronny mencontohkan keberhasilan Kota Medan dalam mengelola PBB, yang menurutnya cukup efektif dalam mendongkrak PAD. Kota Bengkulu, ujarnya, perlu belajar dari praktik baik tersebut agar pembangunan seperti peningkatan jalan, perbaikan drainase, hingga penerangan jalan umum dapat terus dilanjutkan.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu, Nurlia Dewi, menjelaskan bahwa langkah ini ditempuh karena kondisi keuangan daerah menuntut adanya optimalisasi pendapatan. Untuk memastikan proses berjalan efektif, Bapenda akan mengirimkan data wajib pajak kepada seluruh PPPK sebagai dasar monitoring di lapangan. Selain itu, sistem pengawasan digital berbasis website bernama “Si Babe” juga akan digunakan sebagai alat kontrol perkembangan pemungutan pajak.
Nurlia berharap pendekatan kolaboratif antara Bapenda, ASN, PPPK, dan masyarakat ini mampu membawa perubahan signifikan terhadap peningkatan PAD. Dengan meningkatnya penerimaan daerah, Pemkot Bengkulu diyakini dapat mewujudkan pembangunan yang lebih merata sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Langkah ini diharapkan menjadi momentum baru dalam membangun budaya sadar pajak, demi terwujudnya Kota Bengkulu yang semakin maju dan berkualitas.(Rls)
