Kota Bengkulu, GK – Wakil Ketua (Waka) 1 DPRD Kota Bengkulu, Rahmad Widodo, memfasilitasi pertemuan antara perwakilan juru parkir (jukir) dan pemerintah daerah usai aksi demonstrasi yang digelar Gerakan Pemuda Bengkulu, Senin (4/5).
Dalam pertemuan tersebut, para jukir menyampaikan sejumlah keberatan terkait kebijakan penataan parkir yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu. Mereka menilai terdapat kebijakan yang merugikan, khususnya terkait pergantian petugas parkir dan kenaikan tarif setoran.
“Ada dua hal utama yang disampaikan. Pertama, adanya juru parkir yang diputus kontraknya secara sepihak dan digantikan dengan yang baru. Kedua, terkait kenaikan tarif setoran parkir yang dirasa cukup memberatkan,” ujar Rahmad Widodo usai menerima perwakilan jukir di kantor DPRD Kota Bengkulu.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, DPRD menghadirkan langsung pihak pemerintah daerah, termasuk Bapenda, untuk memberikan penjelasan. Dari hasil pertemuan, disepakati bahwa penunjukan juru parkir akan dievaluasi ulang.
“Untuk jukir yang selama ini sudah bertugas di titik parkir dan tidak memiliki masalah, akan dipertimbangkan untuk ditunjuk kembali,” jelasnya.
Terkait kenaikan tarif setoran, Rahmad mengakui hal tersebut menjadi dilema. Di satu sisi, kebijakan itu mengacu pada peraturan wali kota (perwal) yang telah diterbitkan. Namun di sisi lain, kondisi di lapangan menunjukkan adanya keberatan dari para jukir.
Ia juga mengungkapkan bahwa sektor parkir menjadi perhatian khusus berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menemukan masih adanya potensi kebocoran pendapatan daerah.
“Dari hasil audit BPK, sektor parkir ini menjadi catatan karena masih banyak terjadi kebocoran. Bahkan, meskipun tarif dinaikkan, pendapatan retribusi parkir justru tidak meningkat, malah cenderung menurun,” ungkapnya.
Menurut Rahmad, kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bersama untuk memastikan pengelolaan parkir lebih optimal dan kebocoran pendapatan daerah dapat ditekan.
DPRD Kota Bengkulu, lanjutnya, akan terus mengawal persoalan ini agar ditemukan solusi yang adil bagi para juru parkir sekaligus tetap mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).(Red)
