Sumatera Barat, GK – Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu melakukan kunjungan kerja ke dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Sumatera Barat dalam rangka studi banding terkait pengelolaan olahraga, kepemudaan, serta penanganan kebencanaan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Sembiring, menyampaikan bahwa kunjungan pertama dilakukan ke Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Dalam pertemuan tersebut, rombongan mempelajari strategi Dispora dalam menyiasati keterbatasan anggaran guna mempertahankan prestasi atlet dan cabang olahraga unggulan.
Menurut Usin, kondisi yang dihadapi Sumatera Barat tidak jauh berbeda dengan Bengkulu. Sejak 2025, daerah terdampak kebijakan efisiensi anggaran yang diperparah dengan pemotongan transfer ke daerah, baik Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Bagi Hasil (DBH).
“Dampaknya, sejumlah program pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga mengalami pengurangan. Namun kegiatan yang langsung berkaitan dengan prestasi atlet tetap dipertahankan,” ujarnya.
Untuk program pembudayaan olahraga, Dispora Sumatera Barat tetap memfokuskan pada cabang olahraga unggulan. Selain itu, pelibatan KONI dan pihak ketiga dalam pembiayaan event olahraga terus digerakkan guna menjaga keberlanjutan kompetisi dan pembinaan.
Di bidang kepemudaan, kegiatan tetap berjalan melalui pendidikan dan sosialisasi organisasi kepemudaan, serta dorongan inovasi dan pengembangan ekonomi kreatif bagi generasi muda.
Selain Dispora, Komisi IV DPRD Bengkulu juga melakukan kunjungan ke DPRD Provinsi Sumatera Barat guna mempelajari Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanganan Kebencanaan.
Usin menilai regulasi tersebut dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu, mengingat tipologi kebencanaan kedua daerah relatif serupa. Ia menekankan pentingnya penyusunan ulang pola penanganan bencana di Bengkulu, terutama bencana hidrometeorologi, mulai dari tahap perencanaan, pencegahan, kontinjensi, tanggap darurat, rehabilitasi hingga pemulihan (recovery).
Salah satu sorotan utama adalah belum tersedianya gudang logistik kontinjensi bencana milik BPBD Provinsi Bengkulu. Menurutnya, fasilitas tersebut sangat krusial untuk memastikan distribusi bantuan berjalan efektif saat terjadi bencana.
“Sebanyak apa pun bantuan yang datang dari luar daerah akan sulit dimanfaatkan secara optimal jika tidak tersedia gudang penyimpanan yang memadai,” tegasnya.
Komisi IV berharap Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat merealisasikan pembangunan gudang logistik bencana pada anggaran 2026–2027 sebagai langkah antisipatif dan penguatan sistem penanggulangan bencana di daerah.
Kunjungan ini diharapkan menjadi pijakan strategis bagi DPRD dan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menjaga prestasi olahraga serta memperkuat kesiapsiagaan bencana di tengah keterbatasan fiskal.(Red)
