Jakarta, GK – Dengan semangat merah putih, unsur pimpinan dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu melakukan kunjungan kerja ke sejumlah lembaga pusat di Jakarta. Rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. H. Sumardi, M.M, itu menyambangi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Komisi V DPR RI, serta DPD RI dalam rangka memperjuangkan penguatan usulan pembangunan infrastruktur daerah.
Sumardi menjelaskan, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya nyata menyikapi kondisi fiskal daerah yang mengalami penurunan signifikan.
- “Kita tahu bahwa Transfer ke Daerah (TKD) Provinsi Bengkulu tahun ini dipangkas sebesar Rp347 miliar. Karena itu, kami mencari berbagai inovasi dan langkah strategis untuk memastikan pembangunan infrastruktur—terutama jalan, jembatan, dan irigasi—tetap berjalan,” ujar Sumardi.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan DPRD Bengkulu didampingi oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Bengkulu, Dr. Zepnat Kambu. Hasilnya, Bengkulu mendapat kabar gembira: sebanyak 10 ruas jalan penting di berbagai kabupaten telah disetujui untuk dikerjakan mulai triwulan ketiga tahun 2025.
“Alhamdulillah, dalam pembahasan bersama Dirjen Bina Marga, kita mendapatkan informasi bahwa 10 ruas jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat sudah masuk dalam rencana pelaksanaan tahun 2025,” jelas Sumardi.
Lebih lanjut, Sumardi menyampaikan harapannya agar pada tahun 2026–2027, Bengkulu masih mendapatkan tambahan alokasi Inpres Jalan Daerah (IJD) dan diskresi Kementerian PUPR.
Ia juga menegaskan bahwa aplikasi SETIA (Sistem Informasi Usulan Daerah) untuk pengajuan infrastruktur akan dibuka kembali oleh Kementerian PUPR antara Januari–Maret 2026, setelah adanya petunjuk teknis dari Bappenas.
“Kita mendorong Bupati, Wali Kota, dan Gubernur untuk segera menyiapkan usulan melalui aplikasi SETIA, agar kesempatan ini tidak terlewat,” imbuhnya.
Sumardi merinci bahwa ruas-ruas jalan yang telah mendapatkan alokasi tersebar di sejumlah kabupaten, di antaranya Bengkulu Selatan, Kepahiang, Seluma, dan Mukomuko.
“Semoga program ini membawa manfaat besar bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tutupnya.(Red)
