Aceh, GK — Presiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan tegas yang menjadi sorotan nasional usai menyinggung kepala daerah yang meninggalkan wilayahnya saat rakyat sedang menghadapi bencana. Pernyataan tersebut dianggap berkaitan dengan polemik Bupati Aceh Selatan, Mirwan M.S., yang diketahui melakukan perjalanan umrah ketika wilayahnya sedang terdampak bencana alam.
Dalam rapat bersama para kepala daerah se-Aceh, Prabowo menegaskan bahwa pemimpin daerah harus siap menghadapi krisis dan tidak boleh lari dari tanggung jawab pada saat masyarakat membutuhkan kehadiran mereka.
“Hadir semua bupati, terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan ya. Kalau yang mau lari, lari aja nggak apa-apa. Copot langsung, Mendagri bisa ya,” ujar Prabowo.
Meski tidak menyebut nama secara langsung, pernyataan itu memunculkan spekulasi kuat bahwa pemerintah pusat memberi sinyal keras terhadap Mirwan yang tengah menghadapi kritik luas akibat meninggalkan daerah di tengah situasi darurat.
Mirwan M.S. Terjepit Polemik: Dicopot dari Gerindra
Sebelum pernyataan Presiden mencuat, Mirwan telah lebih dulu diguncang oleh keputusan internal partai. Partai Gerindra secara resmi mencopot Mirwan dari keanggotaan partai, sebuah langkah drastis yang disebut-sebut sebagai imbas langsung dari keputusannya melakukan perjalanan umrah saat Aceh Selatan membutuhkan koordinasi penanganan bencana di tingkat daerah.
Sumber internal menyebut pencopotan itu merupakan bentuk ketegasan Gerindra terhadap kader yang dinilai tidak menunjukkan sensitivitas terhadap situasi kedaruratan publik.
Keputusan partai ini memperburuk posisi politik Mirwan, yang baru menjabat sebagai Bupati Aceh Selatan periode 2025–2030 sejak pelantikannya oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf pada 17 Februari 2025.
Kecaman Publik dan Sorotan Etika Kepemimpinan
Kepergian Mirwan ke Tanah Suci saat wilayahnya dilanda bencana telah memicu reaksi keras dari aktivis kebencanaan, tokoh masyarakat, dan sejumlah anggota DPRK Aceh Selatan. Mereka menilai Mirwan gagal menunjukkan kepemimpinan krisis (crisis leadership) yang seharusnya menjadi prioritas utama seorang kepala daerah.
Dalam situasi darurat, menurut para pengamat, kehadiran bupati bukan semata simbolik, tetapi dibutuhkan untuk memastikan operasi penanganan berjalan efektif, cepat, dan terkoordinasi.
Pernyataan Prabowo semakin mempertegas bahwa pemerintah pusat memandang serius setiap tindakan kepala daerah yang dianggap “menghindar” dari tanggung jawab publik.
Menunggu Sikap Mendagri
Setelah pernyataan Presiden, bola kini berada di tangan Menteri Dalam Negeri. Publik menanti apakah Mendagri akan mengambil langkah administratif terhadap Mirwan sesuai sinyal tegas Prabowo dalam rapat tersebut.
Sementara itu, Mirwan M.S. belum memberikan klarifikasi resmi kepada publik. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan juga belum mengeluarkan pernyataan terkait dampak politik maupun administratif atas polemik ini.
Situasi ini menjadikan Aceh Selatan sebagai salah satu pusat perhatian politik nasional, sekaligus menjadi ujian besar bagi standar etika pejabat publik dalam menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan.(Rls)
