BENGKULU, GK — Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendorong Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu mencari alternatif pembiayaan untuk mendukung pembangunan sektor kehutanan. Salah satu yang ditempuh adalah mengakses pendanaan hibah dari lembaga donor internasional, termasuk untuk program konservasi hutan dan keanekaragaman hayati.
Upaya tersebut membuahkan hasil. Provinsi Bengkulu ditetapkan sebagai Implementing Partner dalam program FOLU Net Sink 2030 dengan dukungan pendanaan hibah sebesar Rp3,7 miliar.
Kepala DLHK Provinsi Bengkulu, Safnizar, S.Hut, M.P, mengatakan langkah ini merupakan bagian dari inovasi dalam bekerja, terutama ketika pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi.
Menurutnya, arahan Gubernur Bengkulu menjadi salah satu landasan bagi DLHK untuk mencari sumber pembiayaan alternatif agar berbagai program pembangunan kehutanan tetap dapat berjalan.
“Menindaklanjuti arahan bapak gub bahwa dalam kondisi APBD yg terbatas (efisiensi) maka kita perlu melakukan inovasi dalam bekerja, DLHK melakukan langkah-langkah dengn mengakses dana hibah dari luar negeri untuk dapat membiayai kegiatan pembangunan kehutanan di provinsi Bengkulu,” Ujar safnizar.
Perkuat Konservasi dan Pengelolaan Hutan Lestari
Dukungan hibah melalui program FOLU Net Sink 2030 diarahkan untuk membiayai kegiatan konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan hutan lestari di Provinsi Bengkulu.
Program tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan ekosistem hutan, melindungi kekayaan hayati, sekaligus mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan program, Tim Pengelola Project FOLU Net Sink 2030 bersama Kepala DLHK Provinsi Bengkulu menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Penandatanganan sekaligus serah terima tersebut dilaksanakan di Hotel Grand Savero, Kota Bogor, pada 20 Oktober 2026.
Safnizar mengatakan kerja sama ini diharapkan memperkuat upaya pelestarian lingkungan di Bengkulu sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Melalui kerja sama ini, diharapkan upaya pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati di Provinsi Bengkulu semakin optimal serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030,” ujarnya.
Bukan Hanya Rp3,7 Miliar, Ada Sejumlah Hibah Lain
Pendanaan FOLU Net Sink 2030 bukan satu-satunya dukungan hibah luar negeri yang diakses DLHK Provinsi Bengkulu.
Safnizar juga membeberkan terdapat sejumlah program lain dengan nilai pendanaan yang juga diarahkan untuk mendukung pembangunan sektor kehutanan dan lingkungan hidup.
Beberapa program tersebut meliputi:
RBP GCF Output II: sebesar US$750.000, yang sudah berjalan.
BFM: sebesar Rp22 miliar, yang sedang berjalan.
FOLU NC 4: sebesar Rp3,7 miliar, yang baru menyelesaikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
SPARE: sebesar US$6.000.000, yang masih dalam proses melengkapi administrasi.
Rangkaian program tersebut menunjukkan upaya DLHK Provinsi Bengkulu dalam memperluas akses terhadap sumber pembiayaan alternatif di luar APBD.
Di tengah keterbatasan fiskal, akses terhadap hibah internasional menjadi salah satu pilihan untuk menjaga keberlangsungan program pembangunan kehutanan.
Namun, pemanfaatannya tetap membutuhkan tata kelola yang baik, pelaksanaan program yang terukur, serta pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan dukungan pendanaan tersebut, DLHK Provinsi Bengkulu diharapkan dapat memperkuat konservasi keanekaragaman hayati, meningkatkan kualitas pengelolaan hutan, dan berkontribusi terhadap target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk tetap menjalankan agenda pembangunan lingkungan melalui inovasi pembiayaan, tanpa sepenuhnya bergantung pada kemampuan fiskal daerah.(Red)
