Bengkulu Tengah, GK – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Dexlite memicu perhatian serius dari Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, Fepi Suheri, SE. Ia menilai kondisi tersebut berdampak langsung terhadap operasional kendaraan dinas, sehingga perlu ada penyesuaian anggaran oleh pemerintah daerah.
Fepi meminta Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah segera melakukan kajian ulang terhadap Standar Biaya Umum (SBU), khususnya pada komponen anggaran bahan bakar kendaraan dinas. Menurutnya, besaran anggaran yang saat ini berlaku sudah tidak lagi relevan dengan kondisi harga BBM terkini.
“Kalau kita tetap menggunakan anggaran yang ada sekarang, tentu tidak mencukupi. Harga Dexlite sudah naik, sementara alokasi BBM kendaraan dinas masih sama. Ini perlu segera dikaji ulang,” ujar Fepi, Senin (20/4/2026).
Ia menjelaskan, saat ini anggaran BBM kendaraan dinas yang diterimanya sekitar Rp3 juta per bulan. Dengan kenaikan harga BBM, angka tersebut dinilai tidak lagi mampu menunjang mobilitas kerja, terutama dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan yang cukup padat.
Menurut Fepi, apabila tidak ada penyesuaian anggaran, maka pejabat pengguna kendaraan dinas berpotensi harus menanggung sendiri kekurangan biaya operasional. Hal ini dinilai kurang ideal, mengingat kendaraan dinas digunakan untuk kepentingan pelayanan publik.
“Kalau tidak direvisi, otomatis harus nombok. Tapi ini kan untuk kerja, bukan kepentingan pribadi. Jadi memang sudah seharusnya ada penyesuaian,” tegasnya.
Meski demikian, Fepi menyatakan dirinya siap mengambil langkah alternatif apabila kondisi anggaran tidak memungkinkan untuk direvisi dalam waktu dekat. Ia bahkan mengaku tidak keberatan meninggalkan mobil dinas dan beralih menggunakan sepeda motor untuk menunjang aktivitas kerja sehari-hari.
“Kalau memang anggaran belum bisa disesuaikan, saya siap naik motor ke kantor. Yang penting pekerjaan tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” katanya.
Ia juga mengimbau seluruh pejabat daerah, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif, untuk bersabar sambil menunggu keputusan resmi dari pemerintah daerah terkait kemungkinan revisi SBU tersebut.
Lebih lanjut, Fepi menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia memastikan DPRD Bengkulu Tengah tetap berkomitmen menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara maksimal.
“Apapun kondisinya, pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Mau pakai mobil atau motor, itu bukan persoalan utama. Yang penting kerja untuk rakyat tetap berjalan,” tutupnya.
Kenaikan harga Dexlite sendiri menjadi bagian dari dinamika harga energi yang turut berdampak pada beban operasional pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan anggaran dinilai penting agar roda pemerintahan tetap berjalan efektif tanpa membebani aparatur negara.(Red)
