Kota Bengkulu, GK — Pemangkasan kembali Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2026 mendapat respon dari Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi Hanura, Sudisman, S.Sos.
Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama pihak DPRD Pemerintah Kota Bengkulu untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pernyataan itu ia sampaikan dalam kegiatan Reses Masa Sidang ke-III Tahun 2025 yang digelar di Kantor Kecamatan Ratu Samban pada Senin sore (8/12).
Dalam forum tatap muka dengan warga itu, Sudisman mengungkapkan bahwa TKD Kota Bengkulu untuk tahun 2026 dipotong sebesar Rp167 miliar, sebuah angka signifikan yang menurutnya akan berdampak langsung pada banyak sektor pelayanan publik.
“Dengan kondisi anggaran yang dipangkas drastis, maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali memperkuat PAD. Kita mendorong Pemerintah daerah lebih meningkatkan lagi kreativitas, mencari potensi yang belum tergarap, dan memperbaiki sistem pengelolaan semakin optimal,” ujarnya.
Sudisman menambahkan bahwa pemangkasan TKD tidak boleh dijadikan alasan untuk berhenti optimis dalam bantu rakyat.
Menurutnya, persoalan yang disampaikan warga saat reses bukanlah masalah baru, tetapi keluhan yang sudah berulang imbas pemotongan TKD.
“Masalah drainase, jalan lingkungan, sanitasi, sampah, ini kan bukan keluhan baru. Tentu pemerintah akan membuat skala prioritas,” tegasnya.
Menurut Sudisman, Pemkot juga perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat PAD, antara lain intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, perbaikan manajemen retribusi, optimalisasi aset pemerintah, serta memperkuat pengawasan agar tidak terjadi kebocoran penerimaan.
“PAD kita memang masih belum optimal dibanding potensi yang sebenarnya dimiliki,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa peningkatan PAD bukan sekadar persoalan teknis, tetapi keputusan politik yang memerlukan keberanian dan komitmen dari seluruh jajaran Pemkot Bengkulu.
“Kalau kemandirian fiskal tidak diperkuat sekarang, maka setiap kali anggaran pusat turun, pelayanan publik akan terguncang. Ini tidak boleh terjadi lagi. Pemkot harus bergerak cepat,” tambahnya.
Melalui reses ini, Sudisman menegaskan kembali bahwa DPRD akan terus mengawal kinerja eksekutif, terutama dalam menghadapi tekanan fiskal akibat pemangkasan TKD. Bagi Sudisman, situasi ini harus dijadikan momentum untuk membangun pemerintahan daerah yang lebih mandiri, efektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.(Red)
