Sumbar, GK – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia turun langsung meninjau lokasi terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, hari ini. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan penanganan darurat berjalan maksimal sekaligus menyerap langsung keluhan dan kebutuhan warga yang terdampak.
Setibanya di lokasi, Bahlil berinteraksi dengan warga, relawan, dan aparat yang tengah berupaya memulihkan kondisi pasca bencana. Ia juga mengunjungi posko pengungsian, tempat ratusan warga mengungsi akibat kerusakan rumah dan fasilitas umum. Di posko tersebut, Bahlil menyerahkan bantuan berupa kebutuhan pokok, makanan anak-anak, perlengkapan kebersihan, dan logistik penting lainnya.
“Tadi kami meninjau langsung lokasi terdampak bencana di Palembayan. Kami juga mendatangi posko pengungsian untuk menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat, terutama anak-anak,” ujar Bahlil.
Dalam dialog dengan warga, Bahlil menyampaikan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanganan darurat serta mendukung pemulihan jangka menengah hingga panjang. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat berjalan sendiri menghadapi situasi ini.
Di tengah pembahasan mengenai pemulihan, Bahlil turut menyoroti persoalan pertambangan yang kerap dikaitkan dengan kerusakan lingkungan. Ia menegaskan bahwa seluruh operasi tambang, baik yang telah mendapat izin maupun yang tengah berproses, wajib mematuhi seluruh ketentuan dan standar yang ditetapkan pemerintah.
“Saya telah memerintahkan Dirjen Minerba untuk mengevaluasi seluruh izin. Perusahaan yang tidak tertib, melanggar aturan, atau beroperasi tidak sesuai standar akan ditindak tegas, termasuk pencabutan izin,” tegasnya.
Langkah evaluasi menyeluruh ini, lanjut Bahlil, merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pentingnya memberantas praktik pertambangan ilegal dan memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan serta berpihak kepada keselamatan masyarakat.
“Ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo. Negara tidak boleh kalah dari praktik ilegal yang merusak lingkungan dan membahayakan rakyat,” kata Bahlil.
Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian upaya pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, TNI-Polri, relawan, dan berbagai pihak dalam mempercepat pemulihan Sumatera Barat dan wilayah lain yang terdampak bencana. Pemerintah berharap sinergi ini dapat mengurangi beban warga sekaligus memperkuat ketahanan daerah terhadap potensi bencana di masa mendatang.
