GK – Di antara hening Minggu yang biasanya merayakan jeda, kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang justru berdenyut dengan aktivitas strategis. Pada 23 November 2025, Presiden mengumpulkan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih untuk membahas agenda yang ia sebut sebagai “pondasi kedaulatan sumber daya nasional.”
Rapat yang dimulai sejak siang dan terus menyala hingga malam itu menyoroti empat agenda besar yang selama ini menjadi tantangan negara di lapangan. Bahasan utama mengitari laporan hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan serta rencana tindak lanjut yang lebih tegas dan terukur. Ketertiban kawasan pertambangan, yang kerap menjadi simpul kerawanan ekonomi maupun lingkungan, juga menjadi sorotan tajam.
Di meja pertemuan itu, Para Menteri merinci bagaimana aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan telah menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak bisa lagi ditoleransi. Presiden menegaskan perlunya langkah hukum yang jelas, cepat, dan berkeadilan, terutama bagi pelanggaran yang melibatkan eksploitasi kawasan hutan dan tambang tanpa izin.
Salah satu poin yang disebut cukup krusial adalah percepatan penanganan kawasan ilegal yang selama ini sulit dijangkau aparat. Dengan teknologi, koordinasi lintas lembaga, serta pendekatan keamanan yang lebih komprehensif, pemerintah ingin memutus mata rantai ekonomi ilegal yang sudah menahun menggerogoti kekayaan alam nasional.
Presiden Prabowo kembali menggemakan amanat konstitusi yang menjadi landasan besar kebijakan ini.
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ujarnya, mengutip Pasal 33 UUD 1945.
Di ruang rapat, kutipan itu terasa seperti palu kecil yang menetapkan arah kebijakan: tidak boleh ada sumber daya negara yang dirampas oleh kepentingan sempit.
Pertemuan tersebut diikuti oleh jajaran strategis: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BPKP, hingga Ketua PPATK. Kehadiran mereka mencerminkan bahwa penertiban sumber daya alam kini bergerak sebagai operasi kolosal lintas sektor.
Di hari yang biasanya menjadi ruang napas, pemerintah justru memilih memperkuat langkah penyelamatan sumber daya bangsa. Pertemuan Hambalang hari itu menandai bahwa agenda kedaulatan alam sedang dipercepat, disusun, dan dihadapi tanpa kompromi.(Red)
