BENGKULU, GK – Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bengkulu menemukan praktik maladministrasi dalam penetapan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bulanan dan biaya masuk tahunan di TK Negeri Pembina I Kota Bengkulu. Praktik tersebut dinyatakan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang karena pembayaran yang diberlakukan kepada wali murid bersifat wajib, bukan sumbangan sukarela.
Temuan tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu, Mustari Tasti, S.E., M.A.P., dalam konferensi pers di Hotel Nala, Kamis (19/11/2026). Ia didampingi Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu, Hendra Irawan, M.Pd., serta sejumlah pejabat Ombudsman lainnya.
Kesimpulan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) yang dilakukan Ombudsman Bengkulu. Pemeriksaan berawal dari informasi masyarakat dan pemberitaan media daring mengenai dugaan pungutan di sekolah negeri tersebut.
Dalam investigasi, Ombudsman menemukan adanya penetapan SPP bulanan dan biaya masuk tahunan bagi setiap siswa. Biaya masuk tersebut mencakup SPP bulan pertama, seragam, buku paket, kegiatan selama satu tahun, hingga alat tulis.
Sementara itu, dana SPP bulanan antara lain digunakan untuk membiayai tenaga pendidik honorer, pelatih ekstrakurikuler, petugas kebersihan, dan tenaga keamanan.
Dalam pemeriksaan, Kepala TK Negeri Pembina I mengklaim penetapan biaya telah melalui sosialisasi dan rapat bersama wali murid. Sekolah juga disebut menerapkan mekanisme subsidi silang bagi keluarga yang tidak mampu.
Dalam press rilisnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, Ilham Putra, turut membenarkan adanya kesepakatan antara pihak sekolah dan komite. Ia juga menyampaikan bahwa dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) tidak dapat digunakan untuk membayar gaji guru honorer.
Namun, ahli dari Universitas Bengkulu yang dimintai pendapat dalam proses pemeriksaan menegaskan bahwa pembayaran tersebut masuk kategori pungutan, bukan sumbangan. Alasannya, pembayaran memiliki sifat wajib, nominal dan waktu yang ditentukan, serta dikaitkan dengan penerimaan murid baru.
Ahli juga menilai alasan bahwa dana BOP PAUD tidak dapat digunakan untuk membayar honor tenaga pendidik tidak tepat. Sebab, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 memperbolehkan sebagian dana BOP digunakan untuk pembayaran honor.
Ombudsman menilai kebijakan penetapan SPP dan biaya masuk tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, serta Keputusan Wali Kota Bengkulu Nomor 90 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru.
Menurut Ombudsman, kekurangan pembiayaan operasional sekolah negeri semestinya diatasi melalui dukungan APBD dan optimalisasi pemanfaatan dana BOP, bukan dengan menetapkan pungutan wajib kepada orang tua murid.
Ombudsman menegaskan, sekolah negeri tetap diperbolehkan menerima bantuan dana dari wali murid, tetapi harus berbentuk sumbangan yang benar-benar sukarela, tanpa kewajiban, penetapan nominal, maupun konsekuensi terhadap penerimaan peserta didik.
Sebagai tindak lanjut, Ombudsman memberikan sejumlah tindakan korektif kepada pihak terkait. Pertama, mengembalikan uang yang telah dipungut kepada wali murid. Kedua, menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana Tahun Ajaran 2026/2027 secara terbuka kepada orang tua murid dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu.
Ombudsman juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu melakukan pembinaan terhadap TK Negeri Pembina I serta memverifikasi dan memastikan pengembalian dana terkait penerimaan murid baru Tahun Ajaran 2026/2027 telah diselesaikan.
Pihak terkait diberikan waktu 30 hari kerja sejak diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan untuk melaksanakan tindakan korektif tersebut.
Ombudsman Bengkulu selanjutnya akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi perbaikan guna memastikan penyelenggaraan pelayanan pendidikan di TK Negeri Pembina I Kota Bengkulu berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Temuan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keterbatasan anggaran operasional sekolah tidak dapat dijadikan alasan untuk memberlakukan pembayaran wajib kepada wali murid dengan mengatasnamakan sumbangan pendidikan.(Rls)






