BENGKULU, GK – Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu melakukan kunjungan kerja ke RS dr. Sobirin, Kabupaten Musi Rawas, pada Kamis (19/11/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk mempelajari sekaligus mendalami persoalan klaim pending BPJS Kesehatan sebagai bagian dari upaya mendorong optimalisasi pelayanan kesehatan.
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Sembiring, S.H., bersama Sekretaris Komisi IV, Zulasmi Octarina, S.E., serta anggota Komisi IV lainnya.
Dalam agenda tersebut, rombongan melakukan diskusi dan penelaahan langsung terkait mekanisme penyelesaian klaim pending atau penundaan pembayaran oleh BPJS Kesehatan. Pembahasan ini diarahkan untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi rumah sakit, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan proses pembayaran klaim belum dapat diselesaikan.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Sembiring, mengatakan kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap penyelenggaraan layanan kesehatan, sekaligus mencari referensi dan solusi atas persoalan yang dihadapi fasilitas pelayanan kesehatan.
Menurutnya, persoalan klaim pending tidak bisa hanya dipandang sebagai urusan administrasi antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan. Lebih dari itu, kelancaran pembayaran klaim memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan operasional rumah sakit dan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
Melalui diskusi tersebut, Komisi IV berupaya memetakan persoalan secara lebih komprehensif agar kendala yang muncul dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Usin menegaskan, pengawasan terhadap sektor kesehatan akan terus dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh hak atas pelayanan kesehatan yang layak, pasti, dan berkelanjutan.
Ia juga memandang penting adanya penyelesaian persoalan klaim pending secara terkoordinasi sehingga tidak menimbulkan hambatan terhadap pelayanan pasien.
Kunjungan kerja ke RS dr. Sobirin ini sekaligus menjadi sarana bertukar pengalaman dan mempelajari praktik penanganan persoalan klaim BPJS di daerah lain.
Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu berharap hasil kunjungan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam mendorong optimalisasi sistem pelayanan kesehatan di Provinsi Bengkulu.
Dengan demikian, persoalan administratif maupun pembiayaan tidak sampai berdampak pada akses dan mutu pelayanan kesehatan yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.(Red)






