Bengkulu, GK – Di tengah ancaman krisis iklim, Provinsi Bengkulu memilih menatap hutan sebagai modal pembangunan. Melalui program perhutanan sosial, pemerintah daerah bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggandeng berbagai pihak untuk memastikan hutan tidak hanya terjaga, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Komitmen itu ditegaskan dalam Lokakarya Sinergi Multipihak Penguatan Pengelolaan Hutan Secara Berkelanjutan di Hotel Two K Azanah, Kamis (11/9/2025). Acara dibuka oleh Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, R.A. Denny, mewakili Gubernur Helmi Hasan.
“Hutan kita harus menjadi sumber kemakmuran, bukan sekadar penyangga ekologi,” tegasnya.
Data DLHK Bengkulu menunjukkan, dari total luas wilayah 1,97 juta hektare, hampir separuhnya (46,11 persen) merupakan kawasan hutan. Hingga kini, izin kelola perhutanan sosial telah diberikan seluas 53.907,87 hektare melalui 95 SK. Namun, pemanfaatannya masih dinilai jauh dari optimal.
Direktur Utama BPDLH Kementerian Keuangan, Joko Tri Haryanto, menilai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).
“Menjaga hutan adalah kewajiban, tetapi sekaligus peluang ekonomi. Dengan skema pendanaan kreatif di luar APBN dan APBD, Bengkulu punya ruang besar untuk tumbuh,” katanya.
Lokakarya ini melibatkan lebih dari 100 peserta, mulai dari pemerintah, akademisi, praktisi kopi, LSM, hingga kelompok perhutanan sosial. Salah satu fokus diskusi adalah sertifikasi internasional kopi Bengkulu yang sebagian besar ditanam di kawasan hutan. Sertifikasi ini dinilai bisa membuka akses pasar global dan memberi nilai tambah bagi petani.
Kepala DLHK Provinsi Bengkulu, Safnizar, berharap forum ini menghasilkan rekomendasi konkret, termasuk peta tematik izin perhutanan sosial yang lebih terintegrasi.
“Kita ingin memastikan hutan tetap lestari dan masyarakat bisa sejahtera,” ujarnya.(Red)
