GK – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI-P, Adian Napitupulu, menyatakan keprihatinannya terhadap pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp81 triliun, yang merupakan 80% dari total pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp110,95 triliun.
Adian menilai bahwa pemotongan anggaran sebesar itu berpotensi menghambat berbagai proyek infrastruktur yang sedang dan akan berjalan.
Ia mempertanyakan bagaimana pemerintah dapat memenuhi janji-janji politik terkait pembangunan infrastruktur dengan anggaran yang tersisa.
Sebelumnya, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, mengonfirmasi bahwa pemangkasan anggaran ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa meskipun terjadi pemotongan anggaran yang signifikan, pihaknya akan melakukan pengkajian ulang dan mengajukan kembali program-program strategis untuk memastikan proyek infrastruktur tetap berjalan.
Namun, Adian tetap pesimis dan menekankan bahwa dengan anggaran yang tersisa sekitar Rp29,95 triliun, akan sulit bagi Kementerian PU untuk mencapai target pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan.
Ia mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keputusan pemangkasan anggaran ini demi kelancaran pembangunan nasional.(Ns)
