Jakarta, GK – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengatakan pihaknya menyambut baik rencana President Prabowo Subianto yang akan mengalokasikan tambahan anggaran ke setiap daerah.
Hal ini disampaikan Mantan wakil Gubernur Bengkulu itu merespon pernyataan Presiden Prabowo pada acara Tanwir Dan Milad Muhammadiyah di Palu Sulawesi Tengah. Dalam sambutannya presiden mengungkapkan bahwa Pemerintah akan menambahkan alokasi anggaran pada setiap Ibu kota Provinsi sebesar 100 Milliar Rupiah serta minimal 20 Milliar Rupiah untuk setiap Kabupaten/Kota.
“Kami tentunya menyambut baik Dan mengapresiasi kebijakan president Prabowo yang kembali memberikan insentif Fiskal pada daerah. Hal ini menunjukan President memiliki keberpihakan yang kuat pada pembangunan daerah,” ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (14/11).
Menurut Sultan, komitmen President tersebut perlu disambut dengan baik oleh pemerintah daerah dengan menyiapkan rencana belanja yang lebih produktif.
“Yang paling penting adalah bagaimana para Gubernur, Bupati Dan walikota segera menyiapkan rencana belanja pada belanja modal yang lebih berdampak. Sebaiknya insentif anggaran ke daerah ini ditransfer dengan mempertimbangkan Dan memperhatikan proposal belanja daerah,” tutupnya.
Sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto menjanjikan tambahan anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp 20 miliar untuk setiap kabupaten. Tambahan anggaran tersebut akan diberikan dalam waktu dekat sebagai bagian dari pemanfaatan hasil efisiensi anggaran negara.
Janji itu disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
“Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp 100 miliar tambahan. Iya, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp 20 miliar,” kata Prabowo, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Presiden, tambahan anggaran itu berasal dari penghematan belanja barang dan jasa pemerintah yang selama ini belum efisien.
Kepala Negara menambahkan belanja barang dan jasa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencapai sekitar Rp1.200 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar 30 persen atau setara Rp400 triliun diperkirakan dapat dihemat melalui pembenahan pengadaan barang dan jasa yang selama ini rawan penggelembungan harga.
“Dari Rp1.200 triliun, diperkirakan 30 persen hangus karena mark up, penggelembungan, alias korupsi,” ujarnya.(Red)






