Kota Bengkulu, GK – Polemik pembahasan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu kembali mencuat. Panitia Khusus (Pansus) PAD DPRD Kota Bengkulu menyesalkan sikap pemerintah daerah yang dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti pembahasan bersama terkait upaya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.
Memasuki bulan kelima sejak Pansus PAD dibentuk, pembahasan yang diharapkan mampu melahirkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan PAD justru belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Ketua Pansus PAD DPRD Kota Bengkulu, Pudi Hartono, mengaku kecewa karena berbagai hasil pembahasan dan kajian yang telah dilakukan pansus belum mendapatkan tindak lanjut yang maksimal dari pihak eksekutif.
“Kalau memang pemerintah konsen, seharusnya apa yang sudah dilakukan DPRD didukung dan dibahas bersama. Jangan sampai kerja-kerja yang sudah dilakukan pansus justru tidak mendapat tindak lanjut,” ujar Pudi saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon, Rabu (8/7).
Menurutnya, sejak awal pembentukan, Pansus PAD memiliki tujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang menyebabkan penerimaan daerah belum optimal. Pembahasan mencakup evaluasi sektor pajak daerah, retribusi, hingga potensi-potensi PAD baru yang dinilai masih bisa dikembangkan guna meningkatkan pendapatan Kota Bengkulu.
Namun, berbagai rekomendasi yang telah disusun belum dapat dibahas secara intensif bersama pemerintah daerah. Akibatnya, sejumlah langkah strategis yang diharapkan dapat segera diterapkan masih tertunda.
Pudi menegaskan, DPRD tidak ingin keberadaan Pansus PAD hanya menjadi kegiatan seremonial tanpa menghasilkan kebijakan nyata.
Menurutnya, keberhasilan meningkatkan PAD membutuhkan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif melalui pembahasan yang berkelanjutan.
“Tujuan kami bukan mencari kesalahan, tetapi bagaimana PAD Kota Bengkulu bisa meningkat. Untuk itu dibutuhkan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan PAD memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah di tengah meningkatnya kebutuhan anggaran untuk pelayanan publik. Karena itu, seluruh potensi penerimaan harus dikelola secara maksimal melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Meski pembahasan belum berjalan sesuai harapan, Pansus PAD DPRD Kota Bengkulu tetap berkomitmen menyelesaikan tugasnya hingga menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi acuan pemerintah daerah dalam memperkuat pendapatan asli daerah.
Pudi berharap Pemerintah Kota Bengkulu segera merespons ajakan pembahasan bersama sehingga berbagai strategi peningkatan PAD dapat segera direalisasikan.
“Harapan kami sederhana, mari sama-sama serius membangun daerah. Kalau ada komitmen yang sama, saya yakin berbagai persoalan terkait PAD bisa kita selesaikan bersama,” pungkasnya.(Red)
