Dikritik Eks Wamenlu, Seskab Teddy Tegaskan Lawatan Presiden Bukan Sekadar Seremonial

Sekretaris Kabinet - Teddy Indra Wijaya

JAKARTA, GK – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya akhirnya angkat bicara menanggapi kritik yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Teddy menegaskan bahwa perjalanan luar negeri Presiden tidak dapat dipandang sebagai agenda seremonial ataupun pencitraan semata.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, diplomasi tingkat tinggi membutuhkan komunikasi langsung dan hubungan personal yang kuat antar pemimpin dunia, terutama di tengah situasi global yang diwarnai ketidakpastian geopolitik serta tantangan ekonomi internasional.

Ia juga membantah anggapan bahwa lawatan Presiden membebani anggaran negara secara berlebihan.

Teddy menyebut jumlah delegasi yang ikut dalam kunjungan luar negeri telah dipangkas lebih dari separuh dibandingkan periode sebelumnya. Bahkan, kelebihan biaya di luar kebutuhan resmi negara disebut ditanggung secara pribadi oleh Presiden Prabowo.

Dalam keterangannya, Teddy memaparkan sejumlah capaian yang diklaim merupakan hasil dari diplomasi Presiden.

Di antaranya bergabungnya Indonesia ke kelompok BRICS, kemajuan kerja sama perdagangan dengan Uni Eropa, komitmen investasi bernilai besar, penguatan kerja sama pertahanan, hingga dukungan terhadap perjuangan Palestina serta perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.

“Jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai,” tegas Teddy saat memberikan penjelasan terkait kritik yang berkembang di ruang publik.

Sebelumnya, Dino Patti Djalal menyoroti intensitas kunjungan luar negeri Presiden yang dinilai terlalu sering dan dalam beberapa kesempatan terkesan dilakukan tanpa informasi yang memadai kepada publik.

Ia meminta pemerintah meningkatkan perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap agenda perjalanan kepala negara.

Dino juga mengusulkan agar agenda kunjungan Presiden diumumkan lebih awal kepada masyarakat serta sebagian kunjungan teknis dapat didelegasikan kepada Menteri Luar Negeri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas diplomasi Indonesia.(Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *