Bengkulu, GK — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Bengkulu melayangkan kritik keras terhadap pemberitaan Majalah Tempo yang dinilai tidak berimbang dan sarat framing terhadap partai serta Ketua Umumnya, Surya Paloh.
Ketua DPW Partai NasDem Bengkulu, Hj. Erna Sari Dewi, S.E,M.H menegaskan bahwa konten pemberitaan tersebut lebih banyak berisi insinuasi dibandingkan fakta yang dapat diverifikasi. Ia menilai kualitas jurnalisme yang ditampilkan jauh dari standar investigatif yang selama ini melekat pada Tempo.
“Berita Tempo penuh insinuasi. Faktanya sangat minim. Lebih tepat disebut gosip clickbait ketimbang jurnalisme. Tempo merusak kredibilitasnya sendiri yang selama ini dikenal dengan jurnalisme investigatifnya,” ujar Erna dalam keterangannya.
Erna juga menyoroti adanya kontradiksi dalam konstruksi narasi yang dibangun. Menurutnya, dalam pemberitaan tersebut, Partai NasDem digambarkan berada pada posisi pasif seolah “ditawarkan” dalam konfigurasi kekuasaan. Namun di sisi lain, narasi yang sama justru menyudutkan NasDem sebagai pihak yang paling berambisi dan oportunis.
“Dalam framing yang mereka bangun, seolah-olah NasDem berada pada posisi ditawarkan. Artinya, secara logika, posisi kami pasif. Tetapi anehnya, justru NasDem yang disudutkan, bahkan Ketua Umum Bapak Surya Paloh yang menjadi sasaran, seolah-olah kami sangat berkeinginan dan sangat oportunis. Ini jelas tidak adil dan menunjukkan bias yang serius dalam cara pemberitaan disusun,” tegasnya.
Lebih lanjut, Erna menegaskan bahwa dalam dinamika pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Partai NasDem tidak pernah berada dalam posisi meminta ataupun mengejar jabatan di lingkar kekuasaan.
“Faktanya selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Partai NasDem tidak mengemis-ngemis jabatan ke pemerintah. Tapi, mereka men-framing seolah-olah partai kami paling oportunis,” lanjut Erna.
Ia menilai, narasi yang kontradiktif dan tidak berbasis fakta tersebut berpotensi menyesatkan opini publik serta merusak kualitas diskursus demokrasi. Menurutnya, pemberitaan semacam ini cenderung mengedepankan sensasi dibandingkan akurasi dan keseimbangan informasi.
Sebagai penutup, Erna mengingatkan bahwa kebebasan pers merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi, namun harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.
“Pers memiliki peran strategis dalam demokrasi. Namun ketika framing dibangun tanpa konsistensi logika dan basis fakta yang kuat, maka yang terjadi bukan lagi jurnalisme yang mencerahkan, melainkan pembentukan opini yang berpotensi menyesatkan publik,” pungkasnya.(Red)
