Bengkulu, GK – Jelang Idul Fitri 1447H, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (16/3).
Pertemuan strategis yang mengusung tema “Sinergi Penguatan Pasokan dan Keterjangkauan Harga Periode HKBN Ramadan dan Idulfitri 1447 H untuk Inflasi Terjaga dan Masyarakat Sejahtera” ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu Mian dan dihadiri sejumlah kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu.
Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat, Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Bengkulu, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Forum tersebut menjadi wadah penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat, khususnya menjelang Hari Raya Idulfitri yang biasanya diikuti dengan meningkatnya permintaan kebutuhan pokok.
Berdasarkan data terbaru, tingkat inflasi di Provinsi Bengkulu tercatat 3,88 persen secara tahunan (year on year), yang menunjukkan bahwa kondisi harga barang dan jasa masih relatif terkendali.
Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta berbagai instansi terkait yang terus melakukan pemantauan harga dan distribusi bahan pokok di pasar.
Menurutnya, koordinasi melalui TPID terbukti efektif dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga, terutama pada komoditas pangan strategis yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat menjelaskan bahwa dinamika perekonomian global turut memengaruhi kondisi ekonomi nasional maupun daerah. Faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga bahan bakar, serta meningkatnya harga barang impor dapat berdampak pada inflasi.
Meski demikian, berbagai upaya pengendalian yang dilakukan TPID dinilai mampu menjaga stabilitas harga sejumlah komoditas penting seperti cabai, daging sapi, dan ayam ras.
Dalam forum tersebut, penguatan ekonomi syariah melalui program wakaf produktif juga menjadi salah satu perhatian utama. Program ini dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus membantu pemberdayaan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut diluncurkan program Wakaf Produktif Budidaya Pangan untuk Santri Penghafal Al-Qur’an. Program ini bertujuan mengoptimalkan dana wakaf untuk kegiatan produktif di sektor pertanian yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi para santri.
Melalui program ini, para santri penghafal Al-Qur’an tidak hanya mendapatkan dukungan pendidikan, tetapi juga didorong untuk terlibat dalam kegiatan budidaya pangan yang produktif. Hasil dari pengelolaan wakaf tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan sekaligus memperkuat ekonomi pesantren.
Dalam kegiatan tersebut juga diumumkan bahwa dana wakaf yang berhasil dihimpun mencapai Rp100.050.000. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan program budidaya pangan berbasis wakaf di lingkungan pesantren.
Selain penguatan wakaf produktif, rapat tersebut juga membahas berbagai langkah konkret pengendalian inflasi, mulai dari pemantauan harga secara berkala, menjaga kelancaran distribusi bahan pokok, hingga pelaksanaan operasi pasar murah bagi masyarakat.
Isu distribusi gas elpiji juga turut menjadi pembahasan. Beberapa daerah sebelumnya melaporkan adanya kelangkaan gas elpiji di tingkat masyarakat, meskipun secara umum stok dinyatakan mencukupi.
Pemerintah daerah pun diminta untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi gas bersubsidi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.
Melalui berbagai langkah kolaboratif tersebut, pemerintah optimistis stabilitas harga di Provinsi Bengkulu dapat terus terjaga. Di sisi lain, penguatan sektor wakaf produktif diharapkan mampu menjadi salah satu pilar baru dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.(Red)
