Kota Bengkulu, GK – Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi Gerindra, Fatmawati, S.Ag, menjaring aspirasi masyarakat daerah pemilihan (dapil) dalam kegiatan reses masa sidang ke-III tahun 2025 yang digelar di kediamannya pada 6–8 Desember 2025. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang paling mendesak, terutama terkait sampah, penerangan jalan, serta keluhan mengenai layanan BPJS Kesehatan.
Fatmawati mengungkapkan bahwa meskipun warga yang berbicara langsung hanya beberapa orang, namun sebelumnya banyak aspirasi masuk melalui pesan WhatsApp. Mayoritas menyampaikan keluhan soal penanganan sampah yang dinilai belum optimal di lingkungan mereka.
“Banyak warga yang minta tolong terkait masalah sampah. Karena itu saya langsung mengundang Dinas Lingkungan Hidup agar bisa menjawab langsung pertanyaan masyarakat,” jelasnya.
Selain sampah, persoalan penerangan jalan juga menjadi perhatian utama. Menurut Fatmawati, sejumlah warga mengeluhkan masih ada titik-titik lingkungan yang belum memiliki penerangan yang memadai. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Dinas Perhubungan untuk menindaklanjuti hal tersebut.
“Dari Dishub sudah saya koordinasikan. Kita akan bantu warga yang memang betul-betul belum memiliki penerangan di lingkungannya. Tapi tetap harus dicek dulu datanya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pengajuan titik penerangan sudah diterima, tetapi keputusan tetap harus disesuaikan dengan ketersediaan program pada tahun berjalan.
“Kalau memang ada target lampu tahun ini, nanti kita bahas lagi dengan Dishub,” sambungnya.
Di sisi lain, warga juga menyoroti persoalan layanan BPJS. Banyak keluhan muncul terkait prosedur penggunaan BPJS yang disebut-sebut masih mengharuskan pembayaran, meski masyarakat sudah mendapatkan informasi bahwa beberapa layanan seharusnya gratis.
“BPJS tidak hadir hari ini, tapi warga menanyakan prosedur yang katanya masih ada biaya. Ini akan saya tanyakan langsung ke pihak BPJS agar jelas bagaimana sistemnya ke depan,” tegas Fatmawati.
Ia memastikan seluruh aspirasi akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme, baik melalui mitra OPD terkait maupun dalam pembahasan program pemerintah daerah.
“Kita catat semua aspirasi masyarakat, dan akan kita kawal. Mana yang menjadi kewenangan dinas, akan kita sampaikan dan kawal agar dapat ditindaklanjuti,” tutupnya.(Red)
