Jakarta, GK – Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, memberikan tanggapan terkait desakan sejumlah anggota DPR agar dirinya mundur dari jabatan menyusul bencana banjir besar yang melanda wilayah Sumatera pada akhir November 2025.
Pernyataan itu disampaikan Raja Juli saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025) setelah mengikuti agenda rapat bersama komisi terkait.
Momen tersebut bermula ketika Raja Juli ditanya mengenai sikap dua menteri di Filipina yang memilih mundur karena dinilai gagal menangani banjir di negara mereka. Menanggapi hal itu, Raja Juli menegaskan bahwa jabatan adalah amanah, dan penilaiannya sepenuhnya berada di tangan Presiden.
“Saya yakin kekuasaan itu hanya milik Allah dan itu hak prerogatif presiden. Saya siap dievaluasi,” ujar Raja Juli dengan tenang.
Ia menjelaskan bahwa kementeriannya telah bekerja maksimal dalam penanganan dampak banjir, mulai dari koordinasi lintas sektor hingga percepatan mitigasi di lapangan. Namun, ia juga mengakui bahwa sejumlah faktor bencana bersifat kompleks, termasuk curah hujan ekstrem dan kondisi geografis yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan.
Terkait desakan mundur, Raja Juli menyebut kritik DPR sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.
“DPR punya hak menyampaikan pendapat, dan saya menghormatinya. Yang jelas, fokus kami tetap pada pemulihan dan pencegahan agar bencana serupa tidak terulang,” imbuhnya.
Hingga saat ini, pemerintah pusat terus mempercepat langkah penanganan banjir, termasuk rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai (DAS) di wilayah Sumatera yang terdampak paling parah.
Dengan pernyataan tersebut, Raja Juli menegaskan bahwa dirinya tidak alergi terhadap evaluasi dan siap menjalankan keputusan apa pun yang menjadi kewenangan Presiden. Ia berharap seluruh pihak dapat bekerja bersama demi pemulihan Sumatera pasca banjir.(Red)
