Bengkulu, GK – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Fraksi NasDem, Hj. Baidari Citra Dewi, S.H., menggelar kegiatan Reses Masa Sidang Ke-III Tahun 2025 di kediamannya, Kamis pagi (4/5). Agenda tersebut menghadirkan ratusan warga dari berbagai profesi—mulai dari nelayan, ibu rumah tangga, pedagang, hingga tokoh masyarakat—yang datang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Pertemuan berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Beragam persoalan disuarakan warga, mulai dari kelangkaan BBM nelayan, kebutuhan sekolah baru, hingga kebingungan layanan BPJS Mandiri dan PBI.
BBM Nelayan Diduga Disalahgunakan: “Ada Nelayan Tak Bisa Melaut”
Keluhan paling mendesak disampaikan kalangan nelayan di Kampung Melayu yang mengaku kesulitan mendapatkan solar bersubsidi. Bahkan, beberapa nelayan terpaksa batal melaut karena tidak kebagian jatah pengisian.
Baidari menegaskan bahwa penyalahgunaan BBM subsidi tidak boleh ditoleransi.
“Saya berharap jangan sampai BBM subsidi nelayan dijual ke industri. Itu melanggar undang-undang. Kita pernah melihat sendiri minyak nelayan dijual ke perusahaan. Bahkan ada nelayan yang tidak bisa berangkat melaut karena tak dapat jatah BBM,” tegasnya.
Ia menekankan perlunya pengawasan lebih ketat agar BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada pihak yang berhak.
Permintaan Warga: Bangun SMP dan SMA di Perbatasan Kampung Melayu – Kandang Mas
Persoalan pendidikan juga mencuat kuat. Warga mengaku masih kekurangan sekolah menengah, baik SMP maupun SMA, di wilayah Kampung Melayu dan sekitarnya.
“Kami butuh sekolah baru. Anak-anak di sini harus menempuh jarak jauh untuk sekolah,” ujar salah seorang warga.
Warga juga menyampaikan adanya lahan di perbatasan Kandang Mas – Selebar yang dapat dimanfaatkan, apalagi HGU lahan tersebut dikabarkan tidak diperpanjang.
Baidari menyatakan siap memperjuangkan aspirasi tersebut di tingkat provinsi.
Warga Bingung Soal BPJS Mandiri dan PBI
Beberapa warga mempertanyakan perbedaan pelayanan antara peserta BPJS Mandiri dan peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang ditanggung pemerintah.
Baidari menjelaskan bahwa perbedaan layanan terjadi karena aturan pembayaran iuran.
“Kalau BPJS Mandiri macet, layanannya otomatis berhenti. Berbeda dengan BPJS PBI yang dibayar pemerintah sehingga tetap aktif. Masyarakat perlu memahami mekanisme ini,” jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa seluruh pertanyaan sudah ia teruskan ke pihak BPJS, dan jawaban resmi telah diberikan sesuai ketentuan.
Baidari: Aspirasi Ini Akan Kami Bawa ke Rapat Pemerintah
Menutup reses, Baidari menegaskan bahwa seluruh aspirasi warga—baik terkait BBM, pendidikan, maupun kesehatan—akan ia bawa ke rapat bersama OPD Provinsi Bengkulu.
“Saya hadir untuk mendengarkan langsung apa yang dirasakan masyarakat. Semua aspirasi ini akan saya kawal hingga mendapat solusi,” tutupnya.(Nasti)
