Bengkulu, GK — Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Hj. Sri Astuti, S.Pd., SD., menggelar dialog terbuka bersama warga dan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu guna meluruskan kebingungan terkait data dan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Acara ini berlangsung pada reses masa sidang ke-III tahun 2025, Selasa sore (2/12), di kediaman Sri Astuti, dan disambut antusias ratusan warga dari sejumlah RT.
Dalam kegiatan tersebut, Sri Astuti menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan penjelasan langsung mengenai mekanisme pendataan bansos, agar tidak terjadi bias informasi. Menurutnya, pemahaman yang benar akan membantu warga mengetahui hak dan peluang bantuan yang tersedia.
“Hari ini masyarakat mempertegas, mempertanyakan, dan berharap bisa mendapatkan bantuan-bantuan yang ada di Kemensos maupun Pemprov. Mereka ingin menambah wawasan agar tahu apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan mereka,” ujar Sri Astuti.
Isu mengenai BLT Rp 900.000 menjadi titik pembahasan utama. Warga mempertanyakan kejanggalan di lapangan, seperti penerima bantuan yang dinilai mampu justru mendapatkan BLT, sementara warga yang kondisi ekonominya lebih rentan tidak menerima.
“Heboh beberapa hari lalu karena ada yang punya mobil dapat, rumahnya bagus dapat. Tapi warga yang menengah tidak dapat. Itu yang membuat warga ingin penjelasan langsung dari Dinas Sosial,” jelasnya.
Menindaklanjuti keresahan warga, Sri Astuti menghadirkan Yudan Harto, S.Kep., M.Si., Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, sebagai narasumber utama. Dalam paparannya, Yudan menjelaskan bahwa ketidakteraturan yang terjadi bukan semata kesalahan teknis, melainkan dipengaruhi minimnya anggaran untuk kegiatan koordinasi pendataan.
Menurut Yudan, selama dua tahun terakhir, Dinsos tidak memperoleh anggaran khusus untuk memperbaharui dan memverifikasi data secara optimal. Hal ini menyebabkan beberapa data tidak ter-update dan memicu ketimpangan penerima bansos.
Mendengar hal ini, Sri Astuti menyampaikan komitmennya untuk turut mencari solusi. Ia memastikan bahwa melalui pokok-pokok pikiran DPRD, dirinya akan mengupayakan dukungan anggaran bagi Dinsos agar proses pendataan dapat dilakukan lebih baik.
“Insya Allah, jika pokir masih tersedia, tahun 2026–2027 akan saya anggarkan untuk fasilitas koordinasi pendataan,” tegasnya.
Dialog yang berlangsung terbuka dan komunikatif ini diharapkan dapat memperbaiki pemahaman warga dan meningkatkan kualitas data bansos sehingga penyalurannya ke depan dapat lebih tepat sasaran. Warga pun mengapresiasi langkah Sri Astuti yang menghadirkan solusi langsung di tengah masyarakat.(Nasti)
