GK, Bengkulu – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Daerah Pemilihan (Dapil) Mukomuko, Andy Suhary, S.E., M.Pd., kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan penganggaran daerah yang dinilai tidak adil. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu yang digelar pada Selasa siang (27/5), dengan agenda pembahasan struktur APBD tahun 2025.
Dalam interupsi yang disampaikannya, Andy secara tegas menyuarakan kekecewaannya terhadap nihilnya alokasi pembangunan jalan baru untuk Kabupaten Mukomuko dalam struktur anggaran yang mencapai ratusan miliar rupiah tersebut.
“Saya anggota DPRD dari Dapil Mukomuko mempertanyakan, dari total anggaran 500 miliar, kenapa tidak ada satu meter pun jalan baru yang dibangun untuk Kabupaten Mukomuko?” ujar Andy di hadapan forum paripurna.
Ia menambahkan, bahwa jika pun ada alokasi anggaran yang disebut-sebut untuk wilayah Mukomuko, hal itu hanya sebatas perbaikan tapal batas provinsi, bukan untuk pembangunan infrastruktur langsung yang menyentuh masyarakat Mukomuko.
“Kalau pun ada, itu hanya perbaikan tapal batas provinsi, dan itu pun menjadi tanggung jawab provinsi, bukan untuk kepentingan Mukomuko langsung. Selebihnya hanya rehabilitasi bangunan SMK,” tambahnya dengan nada kecewa.
Andy pun mempertanyakan arah kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang menurutnya tidak menunjukkan keberpihakan kepada wilayah yang ia wakili. Ia menuntut kejelasan mengapa Mukomuko selalu dianaktirikan dalam perencanaan pembangunan, padahal kontribusi daerah ini terhadap ekonomi provinsi tidaklah kecil.
“Ada Apa dengan APBD Bengkulu?”
Dengan nada retoris, Andy melemparkan pertanyaan yang menyentak perhatian peserta sidang:
“Ada apa dengan APBD Bengkulu? Kenapa tidak berpihak sama sekali kepada Kabupaten Mukomuko?”
Pertanyaan tersebut menjadi sorotan dalam sidang yang memang sudah berjalan panas, apalagi di tengah situasi lain yang turut memanaskan suasana: kelangkaan BBM yang terjadi di berbagai daerah di Bengkulu, termasuk Mukomuko.
Bahkan, rapat paripurna ini turut diwarnai aksi walkout dari sejumlah anggota dewan.
Pernyataan Andy Suhary mencerminkan keresahan yang lebih luas dari masyarakat Mukomuko, yang merasa tertinggal dalam pembangunan infrastruktur dasar, terutama akses jalan. Ia mendesak pemerintah provinsi untuk lebih adil dalam merancang APBD, serta memastikan setiap kabupaten dan kota mendapat perhatian yang proporsional sesuai kebutuhan dan kontribusinya.
Andy berharap suaranya menjadi alarm bagi eksekutif agar segera mengevaluasi prioritas pembangunan dan tidak terus-menerus mengabaikan daerah-daerah di wilayah utara Bengkulu.(Nasti)
