Jakarta, GK – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti potensi risiko fiskal yang dihadapi Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah diminta menjaga disiplin anggaran serta memastikan kebijakan fiskal tetap kredibel agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS yang juga Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menyampaikan bahwa peringatan dari lembaga pemeringkat internasional harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, penilaian tersebut merupakan sinyal agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan secara hati-hati.
Ia menyinggung keputusan tiga lembaga pemeringkat global yakni Moody’s, Standard & Poor’s, dan Fitch Ratings yang memberikan outlook negatif terhadap surat utang Indonesia. Bagi Kholid, langkah tersebut menjadi pengingat penting agar pemerintah menjaga disiplin fiskal dan memperkuat kepercayaan pasar.
“Kita tidak boleh menganggap enteng sinyal dari lembaga pemeringkat global. Pemerintah harus memastikan kebijakan fiskal tetap terjaga dan dikelola secara prudent,” ujarnya.
Kholid menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan defisit APBN tetap berada dalam batas yang telah ditetapkan undang-undang, yakni maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Batas tersebut dinilai penting sebagai pagar untuk menjaga stabilitas keuangan negara.
Selain faktor domestik, ia juga menyoroti dinamika geopolitik global yang berpotensi memberi tekanan terhadap kondisi fiskal Indonesia. Ketegangan yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat disebut berpotensi memicu kenaikan harga minyak dunia.
Menurutnya, lonjakan harga energi global dapat berdampak langsung pada APBN, terutama melalui peningkatan beban subsidi energi serta biaya impor minyak. Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga dapat menambah tekanan terhadap pembayaran utang negara.
Kholid juga mengingatkan potensi dampak lanjutan berupa kenaikan inflasi, khususnya pada sektor energi dan pangan yang sangat sensitif terhadap perubahan harga komoditas global.
“Jika harga minyak dunia meningkat, dampaknya bisa merambat pada biaya transportasi, distribusi, hingga harga bahan pokok. Ini tentu harus diantisipasi dengan baik oleh pemerintah,” katanya.
Oleh karena itu, ia mendorong agar kebijakan fiskal pemerintah tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan situasi global. Langkah antisipatif dinilai penting agar kesinambungan fiskal tetap terjaga sekaligus mempertahankan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
Menurut Kholid, menjaga kredibilitas kebijakan fiskal merupakan kunci utama dalam menghadapi gejolak ekonomi global yang semakin tidak menentu.(Red)
