Bengkulu, GK – Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya dalam menjaga ketersediaan energi nasional dengan mengikuti arahan kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), baik subsidi maupun non-subsidi.
Sebagai badan usaha di sektor hilir energi, Pertamina Patra Niaga terus melakukan berbagai langkah strategis guna memastikan distribusi energi berjalan optimal di seluruh wilayah. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi serta negosiasi dengan para pemasok (supplier), sekaligus mengoptimalkan sistem distribusi agar pasokan tetap aman dan tersedia bagi masyarakat.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun, menyampaikan bahwa pihaknya senantiasa menjalankan kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal penetapan harga BBM.
“Kami terus melakukan berbagai upaya strategis seperti negosiasi dengan supplier dan optimalisasi distribusi untuk memastikan ketersediaan energi tetap terjaga bagi masyarakat,” ujar Roberth.
Ia juga mengimbau masyarakat agar menggunakan energi secara bijak sesuai kebutuhan serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
“Kami mengajak masyarakat untuk tidak melakukan panic buying yang dapat mengganggu stabilitas distribusi energi,” tambahnya.
Menurutnya, penggunaan energi secara hemat dan bertanggung jawab menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, Pertamina Patra Niaga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mendukung kebijakan pemerintah dalam penghematan energi, baik dalam aktivitas pribadi maupun institusi.
Selain itu, masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh isu yang berpotensi memicu kepanikan. Partisipasi aktif dalam menjaga konsumsi energi secara wajar dinilai sangat membantu kelancaran distribusi di lapangan.
Melalui sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, diharapkan ketersediaan energi nasional dapat terus terjaga secara optimal guna mendukung aktivitas serta pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kalau ingin, saya bisa buatkan juga judul alternatif atau versi yang lebih tajam (angle ekonomi, kebijakan, atau dampak ke masyarakat).(Red)
