BENGKULU, GK – Pemerintah Provinsi Bengkulu mendorong percepatan verifikasi dan validasi (verval) Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar koperasi yang tengah dibangun di berbagai wilayah dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, bersama Staf Khusus Menteri Koperasi Bidang Ekonomi Produktif dan Kreatif, Ambar Pertiwiningrum, serta jajaran Sekretaris Daerah kabupaten dan kota. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Kamis (15/10/2026).
Dalam rapat tersebut, percepatan penyelesaian administrasi menjadi salah satu perhatian utama, menyusul perkembangan pembangunan fisik KDMP yang dinilai cukup baik di wilayah Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel).
Mian mengatakan, capaian pembangunan fisik KDMP di Bengkulu mendapat penilaian positif berdasarkan evaluasi Pangdam. Menurutnya, perkembangan tersebut merupakan hasil dukungan berbagai pihak yang berkomitmen menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Realisasi pembangunan fisik KDMP di Provinsi Bengkulu, alhamdulillah, termasuk yang cukup baik di wilayah Sumbagsel berdasarkan hasil penilaian dari Pangdam,” kata Mian.
Meski pembangunan fisik menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, Pemprov Bengkulu menilai percepatan proses verifikasi dan validasi tetap diperlukan agar kesiapan koperasi tidak berhenti pada pembangunan sarana dan prasarana.
Mian meminta pemerintah kabupaten dan kota segera menuntaskan tahapan tersebut sesuai kewenangan masing-masing. Dengan begitu, proses menuju peluncuran dan operasional KDMP dapat berjalan lebih cepat.
“Pemerintah Provinsi terus memantau dan melakukan pendampingan pembangunan fisik. Namun, agar Kopdes Merah Putih ini bisa segera diluncurkan dan beroperasi, proses verifikasi dan validasi harus segera diselesaikan,” bebernya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Koperasi Bidang Ekonomi Produktif dan Kreatif, Ambar Pertiwiningrum, mengungkapkan bahwa pembentukan tim verifikasi dan validasi di tingkat daerah masih perlu dipercepat.
Dari sembilan kabupaten dan satu kota di Provinsi Bengkulu, baru Pemerintah Kota Bengkulu yang telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) definitif pembentukan Tim Verval.
“Dari sembilan kabupaten dan satu kota, baru Kota Bengkulu yang sudah memiliki SK Tim Verval definitif,” pungkas Ambar.
Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama agar pemerintah daerah segera menyiapkan perangkat verifikasi dan validasi yang diperlukan. Penyelesaian tahapan ini diharapkan dapat mendukung percepatan kesiapan KDMP sehingga keberadaannya tidak hanya menjadi infrastruktur baru di desa dan kelurahan, tetapi juga mampu menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemprov Bengkulu pun menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pemantauan dan pendampingan, sekaligus mendorong koordinasi lintas pemerintahan agar pelaksanaan program KDMP berjalan sesuai target.(Red)
