Jakarta, GK – Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan kebijakan transformasi budaya kerja dan efisiensi energi mulai 1 April 2026.
Kebijakan ini mencakup penerapan work from home (WFH) secara nasional bagi aparatur sipil negara (ASN), pembatasan perjalanan dinas, hingga pengaturan konsumsi energi yang lebih bijak.
Dalam keterangan resminya, pemerintah menyebut kondisi ekonomi nasional saat ini berada dalam posisi stabil dan kuat. Stok bahan bakar minyak (BBM) dipastikan aman, sementara kondisi fiskal tetap terjaga. Di tengah dinamika global, pemerintah memandang momentum ini tepat untuk mendorong efisiensi energi secara terukur.
Salah satu kebijakan utama adalah penerapan WFH bagi ASN selama satu hari dalam sepekan, yakni setiap hari Jumat. Sektor swasta juga dianjurkan mengikuti langkah tersebut. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat digitalisasi, serta mengurangi mobilitas masyarakat.
Meski demikian, sejumlah sektor tetap beroperasi normal dengan skema work from office (WFO). Sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan tidak terdampak kebijakan ini. Selain itu, sektor strategis seperti industri, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, serta keuangan juga tetap berjalan seperti biasa. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun tetap dilakukan secara tatap muka.
Pemerintah juga melakukan efisiensi besar-besaran pada anggaran, terutama perjalanan dinas. Perjalanan dinas dalam negeri dikurangi hingga 50 persen, sementara perjalanan luar negeri ditekan hingga 70 persen. Penggunaan kendaraan dinas juga dibatasi, dengan dorongan kuat terhadap penggunaan transportasi publik.
Langkah efisiensi ini diiringi dengan refocusing anggaran sebesar Rp121 hingga Rp130 triliun yang akan dialihkan ke berbagai program prioritas, termasuk pemulihan wilayah Sumatera.
Di sektor energi, pembelian BBM subsidi kini diwajibkan menggunakan barcode melalui aplikasi MyPertamina, dengan batas maksimal 50 liter per hari untuk kendaraan non-angkutan umum. Meski ada pengaturan baru, pemerintah memastikan harga BBM subsidi maupun non-subsidi tidak mengalami perubahan.
Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan dengan penyesuaian menjadi lima hari dalam sepekan. Pengecualian diberikan untuk wilayah tertentu seperti daerah 3T, kawasan dengan tingkat stunting tinggi, serta fasilitas asrama. Kebijakan ini diperkirakan menghasilkan efisiensi hingga Rp25 triliun.
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan sesuai perkembangan ke depan. Masyarakat dan dunia usaha diimbau tetap tenang, produktif, dan berpartisipasi aktif dalam mendukung transformasi budaya kerja nasional.
“Sekali lagi, pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha mari terus berpartisipasi dalam mendukung langkah-langkah transformasi budaya kerja ini, mari tetap tenang, mari tetap produktif. Dan apa yang disampaikan di sini sifatnya dinamis, nanti apabila ada perubahan pasti akan disampaikan oleh pemerintah secara cepat,” tulis Seskab Teddy.(Red)
