Jakarta, GK – Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, Gita Sabharwal, menegaskan pentingnya peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam memastikan pembangunan nasional berjalan efektif dan berkeadilan hingga ke tingkat daerah. PBB bahkan menempatkan kepemimpinan Ketua DPD RI sebagai ujung tombak dalam mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Gita Sabharwal di sela-sela Sidang Paripurna DPD RI ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
“Kami juga bekerja dengan pemerintah daerah untuk menguji solusi, mendorong inovasi, dan memperkuat kapasitas guna mempercepat pencapaian SDGs,” ujar Gita.
Menurutnya, dalam sistem desentralisasi yang diterapkan Indonesia, DPD RI memiliki peran konstitusional yang sangat strategis. Lembaga ini dinilai mampu memastikan bahwa kebijakan pembangunan benar-benar berakar pada kondisi nyata yang dihadapi masyarakat di daerah.
“Keberagaman tantangan di berbagai wilayah membutuhkan pemahaman yang mendalam agar setiap kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan berkeadilan,” jelasnya.
Gita menambahkan, keberhasilan visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sangat bergantung pada implementasi di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Hal itu mencakup proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program secara tepat sasaran.
Dalam mendukung agenda tersebut, PBB terus memperkuat kolaborasi dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Dukungan yang diberikan meliputi penyediaan keahlian teknis, solusi berbasis ilmu pengetahuan, serta pengalaman global dalam mendorong kebijakan dan program pembangunan berskala besar.
Di sektor pertanian, Gita mengungkapkan bahwa mayoritas petani kecil di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa produktivitas rendah dan kerentanan terhadap perubahan iklim. Untuk menjawab hal itu, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menjalankan program pertanian cerdas iklim di Jawa Timur dan Lampung.
Program tersebut mencakup penggunaan irigasi tenaga surya, varietas tahan kekeringan, serta benih padi biofortifikasi. Upaya ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan pendapatan petani, dengan target menjangkau hampir setengah juta petani.
Selain itu, di sektor kelautan dan energi, Program Pembangunan PBB (UNDP) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan kapal nelayan hibrida berbasis tenaga surya di Maluku Utara. Inovasi ini berhasil menekan ketergantungan terhadap bahan bakar serta mengurangi kerugian pasca-panen hingga 30 persen.
UNDP juga mengembangkan jaringan listrik mini tenaga surya di sejumlah wilayah terpencil seperti Kalimantan Tengah, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Program ini mampu menurunkan biaya energi rumah tangga hingga hampir setengahnya, sekaligus mendorong keterlibatan perempuan dalam pengelolaannya.
Sementara itu, di bidang pendidikan, Dana Anak PBB (UNICEF) bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan anak putus sekolah. Program yang dimulai di Sulawesi Selatan ini kemudian diperluas ke berbagai daerah lain seperti Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua.
“Hingga saat ini, lebih dari 33.000 anak berhasil kembali mengakses pendidikan melalui pendekatan terintegrasi tersebut,” ungkap Gita.
Melalui berbagai program lintas sektor tersebut, PBB menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah, dengan DPD RI sebagai salah satu aktor kunci, guna memastikan pembangunan berkelanjutan dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.(Red)
