GK, Bengkulu – Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, secara resmi melarang penyelenggaraan kegiatan study tour dan wisuda di seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Bengkulu.
Keputusan ini diambil menyusul banyaknya keluhan dari para orang tua siswa yang merasa terbebani dengan biaya tambahan untuk kegiatan tersebut.
Ia menegaskan bahwa kepala dinas pendidikan serta kepala sekolah, mulai dari tingkat PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK, tidak diperkenankan mengadakan kegiatan tersebut.
“Saya meminta seluruh kepala dinas dan kepala sekolah di Provinsi Bengkulu untuk tidak lagi mengadakan study tour maupun wisuda yang membebani orang tua murid,” ujar Helmi Hasan, yang saat ini sedang menghadiri Retret Magelang di Jawa Tengah.
Keputusan ini merupakan respons atas banyaknya laporan dari wali murid yang merasa keberatan dengan biaya study tour dan wisuda yang dinilai tidak esensial.
Dalam beberapa tahun terakhir, tren perjalanan wisata edukatif serta acara wisuda semakin marak di berbagai sekolah, namun bagi sebagian orang tua, biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti kegiatan tersebut menjadi beban finansial yang berat.
Biaya yang dikeluarkan untuk study tour meliputi transportasi, akomodasi, konsumsi, serta berbagai keperluan tambahan lainnya. Sementara itu, pelaksanaan wisuda juga sering kali memerlukan biaya untuk penyewaan tempat, pakaian, serta dokumentasi, yang pada akhirnya memberatkan para orang tua, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Pemerintah Provinsi Bengkulu menilai bahwa pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama tanpa adanya tekanan ekonomi akibat kegiatan yang tidak wajib.
Oleh karena itu, kebijakan pelarangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan tetap inklusif dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial di antara siswa.
Helmi Hasan berharap kebijakan ini dapat dipahami dan didukung oleh semua pihak, termasuk kepala sekolah, guru, dan komite sekolah.
Menurutnya, pendidikan seharusnya lebih fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran ketimbang menyelenggarakan kegiatan yang dapat membebani ekonomi keluarga siswa.
“Kita ingin pendidikan di Bengkulu berjalan dengan baik, tanpa ada anak yang merasa tertinggal hanya karena faktor ekonomi,” tegasnya.
Langkah yang diambil Helmi Hasan ini juga sejalan dengan kebijakan yang mulai diterapkan di sejumlah daerah lain di Indonesia.
Pemerintah pusat sendiri telah beberapa kali mengeluarkan imbauan agar sekolah lebih bijak dalam menyelenggarakan kegiatan di luar pembelajaran formal, terutama yang bersifat komersial.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan sekolah-sekolah di Bengkulu dapat lebih kreatif dalam menyelenggarakan kegiatan yang memberikan pengalaman belajar tanpa membebani orang tua dengan biaya tambahan.
Helmi Hasan menutup pernyataannya dengan harapan bahwa kebijakan ini akan membawa dampak positif bagi sistem pendidikan di Bengkulu.
“Semoga Allah SWT menolong kita dalam menggapai ridho dan ampunan-Nya,” pungkasnya.
Sementara itu, Keputusan ini menuai beragam respons dari masyarakat.
Sebagian besar orang tua siswa menyambut baik kebijakan tersebut, menganggapnya sebagai langkah yang meringankan beban mereka.
Namun, ada pula yang menilai bahwa study tour tetap memiliki nilai edukatif yang penting bagi siswa, sehingga perlu ada alternatif yang lebih terjangkau agar pengalaman belajar di luar kelas tetap dapat dinikmati oleh semua murid.
Pemerintah Provinsi Bengkulu sendiri menyatakan akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini dan berkoordinasi dengan sekolah-sekolah untuk memastikan pendidikan tetap berjalan optimal tanpa adanya tekanan finansial bagi para orang tua.(Rs)
