Bengkulu, GK – Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, merespons cepat berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat, mulai dari kabar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam rapat koordinasi bersama wali kota dan para bupati se-Provinsi Bengkulu yang digelar secara daring, Rabu (1/4), Helmi menegaskan bahwa pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat harus sigap memberikan klarifikasi terhadap setiap informasi yang beredar.
Terkait isu kenaikan harga BBM yang disebut-sebut berlaku mulai 1 April 2026, Helmi memastikan informasi tersebut tidak benar. Ia mengaku telah berkoordinasi langsung dengan pihak Pertamina.
“Sudah kami konfirmasi kepada Pertamina bahwa tidak ada kenaikan harga BBM. Yang diterapkan adalah pembatasan,” jelasnya.
Ia mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar di media sosial, dan meminta pemerintah daerah turut aktif memberikan penjelasan kepada publik.
Selain isu BBM, Helmi juga menyoroti kabar yang beredar terkait dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah oleh oknum di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu maupun instansi lainnya.
Menurutnya, setiap isu yang muncul harus segera ditindaklanjuti secara serius. Pejabat publik, kata dia, tidak boleh bersikap pasif, melainkan harus memanggil pihak terkait, menelusuri informasi, serta melakukan penyelidikan secara menyeluruh.
“Ketika isu ini beredar, kita tidak boleh diam. Harus respons cepat, panggil pihak terkait, telusuri, dan selidiki,” tegasnya.
Helmi juga memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Ia bahkan menegaskan komitmennya untuk menutup ruang terhadap praktik tersebut, baik sekarang maupun di masa mendatang.
“Saya tegaskan, tidak ada jual beli jabatan, baik sebelumnya, saat ini, maupun ke depan. Jika ada yang meminta atau menawarkan, segera laporkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa persoalan tersebut akan dibahas dalam rapat lanjutan bersama para kepala sekolah dan pihak terkait guna memastikan transparansi serta menjaga integritas dunia pendidikan di Bengkulu.
Di sisi lain, Helmi juga menyinggung penerapan efisiensi anggaran di lingkungan pemerintah daerah. Salah satu langkah yang akan diperkuat adalah pelaksanaan rapat secara daring yang dinilai lebih efektif dan efisien tanpa mengurangi substansi koordinasi.
Dengan langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu diharapkan mampu tetap responsif terhadap isu publik sekaligus menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.(Red)
