Padang, GK – Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu melakukan kunjungan kerja dan koordinasi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mempelajari penanganan bencana hidrometeorologi berskala besar yang melanda wilayah tersebut.
Pertemuan ini menjadi ajang pertukaran informasi dan pengalaman terkait manajemen kebencanaan, khususnya dalam menghadapi dampak cuaca ekstrem yang terjadi secara masif.
Dalam pertemuan tersebut, BPBD Provinsi Sumatera Barat memaparkan kondisi terkini penanganan bencana hidrometeorologi yang berdampak pada 16 kabupaten dan kota.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 13 daerah telah menetapkan status tanggap darurat dan saat ini mulai memasuki masa transisi menuju pemulihan. Tahapan pemulihan ini direncanakan berlangsung hingga Maret 2026 dengan fokus pada rehabilitasi infrastruktur dan pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjelaskan bahwa keberhasilan penanganan bencana tidak terlepas dari soliditas dan kekompakan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Seluruh upaya penanganan dipusatkan melalui posko terpadu yang berada di bawah komando Sekretaris Daerah, sehingga pengambilan keputusan dan distribusi bantuan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta kementerian dan lembaga terkait turut memperkuat upaya penanganan di lapangan.
Meski kerugian material akibat bencana ini ditaksir mencapai triliunan rupiah, berbagai langkah strategis mampu menekan dampak yang lebih luas.
Di antaranya adalah pendistribusian logistik secara terintegrasi, pengerahan ratusan unit alat berat untuk membuka akses wilayah terdampak, serta penerapan operasi modifikasi cuaca guna mengurangi intensitas curah hujan di daerah rawan.
Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu mengapresiasi langkah cepat dan terukur yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya dalam percepatan konsolidasi bantuan dan penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Pengalaman ini dinilai sangat relevan untuk diterapkan di Bengkulu yang memiliki karakteristik geografis serupa, yakni berada di jalur Pegunungan Bukit Barisan.
Selain aspek teknis penanganan bencana, diskusi juga menyoroti pentingnya penyusunan rencana kontinjensi untuk menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
Perhatian terhadap pemulihan ekonomi masyarakat menjadi sorotan utama, meliputi penyediaan hunian sementara, bantuan bagi sektor pertanian, serta dukungan pendidikan berupa beasiswa bagi anak-anak korban bencana.
Di akhir pertemuan, kedua pihak sepakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan dengan mengacu pada informasi dan prediksi cuaca dari BMKG, serta memperkuat kerja sama antardaerah dalam upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana demi keselamatan masyarakat di masing-masing provinsi.
