Jakarta, GK – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) segera memiliki dasar hukum setingkat undang-undang. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin keberlangsungan program pemenuhan gizi anak agar tidak terhenti oleh perubahan kepemimpinan nasional maupun arah kebijakan pemerintah di masa depan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini, menegaskan bahwa MBG seharusnya ditempatkan sebagai kebijakan strategis negara.
Menurutnya, apabila program tersebut hanya diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Pemerintah (PP), maka masih terdapat celah ketidakpastian hukum yang berpotensi memengaruhi kelangsungannya.
“Program ini menyangkut masa depan generasi bangsa. Karena itu, harus dipastikan keberlanjutannya dalam jangka panjang, bukan sekadar menjadi agenda pemerintahan tertentu,” ujar Yahya dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, penguatan regulasi melalui undang-undang akan memberikan kepastian anggaran, tata kelola, serta arah kebijakan yang konsisten, meskipun terjadi pergantian presiden atau kabinet.
Dengan demikian, manfaat MBG dapat dirasakan secara berkesinambungan oleh anak-anak Indonesia, khususnya dalam pemenuhan gizi sejak usia dini.
Yahya juga menyinggung pengalaman sejumlah negara yang telah sukses menjalankan program makan bergizi dalam jangka panjang. Jepang, Brasil, dan India, kata dia, mampu mempertahankan kebijakan serupa selama puluhan hingga ratusan tahun karena memiliki landasan hukum yang kokoh dan dukungan lintas rezim pemerintahan.
Dorongan penguatan payung hukum MBG turut mendapat respons positif dari Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.
Ia menilai, kepastian regulasi menjadi faktor kunci agar pelaksanaan program berjalan konsisten dan terukur dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
“Tanpa dasar hukum yang kuat, program sebesar ini akan sangat bergantung pada kebijakan politik jangka pendek. Padahal, dampak gizi baru dapat dirasakan dalam jangka panjang,” ungkap Dadan.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri dipandang sebagai investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia.
Melalui intervensi gizi yang merata dan berkelanjutan, pemerintah diharapkan mampu menyiapkan generasi sehat, cerdas, dan produktif sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Dengan komitmen lintas sektor dan penguatan regulasi, DPR optimistis MBG dapat menjadi kebijakan nasional yang berkelanjutan dan benar-benar memberi dampak nyata bagi masa depan bangsa.(Red)
