Bengkulu, GK – Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Partai Perindo, Edi Hariyanto, S.P., M.M., menyoroti serius kerusakan jalan dari gerbang Pelabuhan Pulau Baai menuju kawasan stockpile atau Kelurahan Teluk Sepang yang hingga kini terkesan terbengkalai.
Edi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Indonesia National Shipowners Association (INSA) Provinsi Bengkulu ini menanggapi tegas pernyataan Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu terkait kondisi jalan tersebut.
Ia menegaskan, persoalan kerusakan jalan menuju Teluk Sepang sudah sangat jelas kewenangannya dan berada sepenuhnya di bawah tanggung jawab PT Pelindo Regional II Bengkulu.
“Ini harus diluruskan kepada masyarakat. Jalan menuju Teluk Sepang itu bukan kewenangan Pemprov maupun Pemkot, melainkan sepenuhnya tanggung jawab Pelindo. Jangan sampai pemerintah daerah terus disudutkan akibat persoalan ini,” tegas Edi, Selasa (16/12/2025).
Menurutnya, jalan tersebut merupakan aset strategis yang menjadi penopang utama aktivitas ekonomi Bengkulu. Kondisi jalan yang rusak parah dan kerap tergenang air telah mengganggu mobilitas masyarakat, pelaku usaha, serta distribusi logistik dari dan menuju Pelabuhan Pulau Baai.
“Jalan ini adalah nadi ekonomi Bengkulu. Kerusakannya berdampak langsung pada aktivitas bongkar muat, distribusi barang, hingga operasional pelaku usaha,” ujarnya.
Edi juga menilai kondisi tersebut mencoreng citra Bengkulu yang tengah mendorong pengembangan Pelabuhan Pulau Baai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Ia mempertanyakan keseriusan pihak pengelola pelabuhan jika akses utama penunjang kegiatan ekonomi justru dibiarkan rusak.
“Kalau akses utama pelabuhan saja rusak parah, bagaimana kita mau bicara KEK dan menarik investor? Ini soal keseriusan dan tanggung jawab,” katanya.
Ia pun mendukung langkah tegas Pemerintah Provinsi Bengkulu yang meminta PT Pelindo bersikap terbuka dan jujur kepada publik apabila memang belum mampu melakukan perbaikan infrastruktur jalan tersebut.
Lebih lanjut, Edi menyoroti program revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai yang saat ini tengah berjalan dengan nilai anggaran mencapai sekitar Rp1 triliun. Menurutnya, anggaran besar tersebut seharusnya diiringi dengan perhatian serius terhadap infrastruktur penunjang, terutama akses jalan menuju kawasan stockpile.
“Kalau revitalisasi pelabuhan anggarannya sampai Rp1 triliun, sangat wajar dan masuk akal jika perbaikan jalan ke stockpile juga dianggarkan. Jalan ini bukan akses biasa, tapi jalur utama distribusi batu bara, cangkang sawit, semen, akses ke kantor TLB (Tenaga Listrik Bengkulu), dan pergerakan ekonomi daerah,” tegasnya.
Edi menilai, tanpa perbaikan jalan tersebut, program revitalisasi pelabuhan tidak akan memberikan dampak maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi Bengkulu.
“Pelabuhan boleh megah, tapi kalau aksesnya rusak, itu tidak seimbang. Revitalisasi harus menyeluruh, termasuk jalan penunjang, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan dunia usaha,” pungkasnya.
Ia juga mendorong adanya kejelasan waktu dan komitmen nyata dari PT Pelindo Regional II Bengkulu agar persoalan ini tidak terus berulang.
“Pelabuhan Pulau Baai adalah aset strategis Bengkulu. Semua pihak harus menjalankan perannya masing-masing, jangan saling lempar tanggung jawab,” tutup Edi. (dor)
