Bengkulu, GK – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan angkat bicara terkait wacana Pemerintah Provinsi Bengkulu mengajukan pinjaman ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).
Menurut Helmi, alasan utama munculnya rencana tersebut adalah kondisi jalan dan jembatan di Bengkulu yang masih banyak mengalami kerusakan. Pada tahun pertama kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Mian, Pemprov Bengkulu sudah mengalokasikan Rp600 miliar untuk pembangunan jalan. Namun, anggaran itu dinilai belum mencukupi.
“Ketika kami turun ke desa-desa, masyarakat selalu mengeluhkan jalan rusak. Rp600 miliar yang sudah digelontorkan belum cukup, makanya muncul opsi pinjaman. Ini solusi tercepat agar infrastruktur bisa segera selesai,” ujar Helmi.
Meski demikian, Gubernur menegaskan rencana pinjaman ini belum final. Pihaknya masih akan meminta masukan masyarakat sebelum keputusan diambil.
“APBD itu milik rakyat. Kalau mayoritas masyarakat tidak setuju, ya tidak usah minjam. Tapi kita juga harus pahami bahwa pembangunan tidak bisa selesai hanya dalam setahun,” tegasnya.
Helmi menambahkan, berutang bukanlah masalah selama bisa dibayar kembali.
“Yang jadi masalah itu kalau minjam tapi tidak mau balikin,” ucapnya sambil berkelakar.
Ia juga memastikan setiap kebijakan Pemprov Bengkulu akan dilakukan secara terbuka.
“Tidak boleh ada keputusan diam-diam atau gelap-gelapan. Semua harus transparan dan melibatkan masyarakat,” katanya.
Sebagai catatan, saat menjabat Wali Kota Bengkulu, Helmi pernah mengajukan pinjaman ke Bank BJB untuk pembangunan jalan. Hasilnya, seluruh jalan di Kota Bengkulu mulus, dan utang tersebut berhasil dilunasi sebelum masa jabatannya berakhir.(Red)
