GK, Jakarta — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyuarakan penolakan keras terhadap wacana legalisasi judi atau pendirian kasino di Indonesia, yang belakangan mencuat sebagai salah satu opsi untuk menambah penerimaan negara. Penolakan ini disampaikan langsung oleh Muhammad Kholid, Juru Bicara DPP PKS sekaligus Anggota Komisi XI DPR RI.
Dalam keterangannya, Kholid menegaskan bahwa kebijakan semacam ini tidak hanya bertentangan dengan konstitusi, Pancasila, dan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga berpotensi membawa dampak sosial dan ekonomi yang destruktif bagi masyarakat.
“Legalisasi judi mungkin saja mendatangkan pemasukan negara dalam bentuk pajak, namun kerugian sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya jauh lebih besar. Ini bukan kebijakan yang rasional, apalagi berkeadilan,” ujar Kholid di Jakarta, Rabu (14/5).
Ia merujuk pada sejumlah riset global yang menunjukkan korelasi kuat antara perjudian dan peningkatan kriminalitas, gangguan kesehatan mental, kekerasan dalam rumah tangga, hingga penurunan produktivitas masyarakat. Bahkan, penelitian dari Kanada memperkirakan kerugian sosial akibat judi bisa mencapai 1–3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kalau kita hitung berdasarkan PDB Indonesia yang sekitar Rp19.000 triliun, potensi kerugian sosial akibat judi bisa mencapai Rp190 triliun sampai Rp570 triliun per tahun. Dibandingkan dengan potensi pajak dari judi online yang hanya sekitar Rp15 triliun, ini jelas bukan pilihan yang cerdas,” tegasnya.
Mengutip studi dari ekonom Earl L. Grinols, Kholid menambahkan bahwa setiap satu dolar penerimaan pajak dari industri judi di Amerika Serikat justru mengakibatkan kerugian sosial sebesar tujuh hingga sepuluh dolar.
“Fakta ini menunjukkan bahwa ekonomi judi adalah ekonomi semu. Ia terlihat menjanjikan, tapi kenyataannya justru menghisap,” katanya.
Lebih jauh, Kholid menyoroti karakter destruktif dari industri perjudian, yang menurutnya kerap menyasar kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan.
“Mayoritas pelaku judi berasal dari kalangan yang tertekan secara ekonomi. Judi bukan solusi atas masalah kemiskinan—justru memperparahnya. Negara harus hadir melindungi, bukan malah melegalkan kerusakan,” ujarnya.
Sebagai alternatif, PKS mengajak pemerintah untuk fokus mengembangkan ekonomi halal yang berpotensi besar dan berkelanjutan. Kholid menyebut nilai perputaran ekonomi halal Indonesia mencapai Rp4.375 triliun per tahun, dengan potensi ekspor hingga USD 100 miliar. Selain itu, sektor zakat dan wakaf juga menyimpan peluang besar untuk memberdayakan umat dan mendorong pemerataan ekonomi.
“Daripada melegalkan judi yang hanya menawarkan keuntungan sesaat namun menghancurkan tatanan sosial, lebih baik kita bangun ekonomi berbasis nilai. Ekonomi halal, keuangan syariah, zakat dan wakaf adalah jalan pembangunan yang sesuai jati diri bangsa,” pungkasnya.(Rs)
