GK, Bengkulu – Menimbang masa depan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Yandri Susanto, menekankan desa sebagai garda terdepan pembangunan nasional.
Ia memaparkan risiko yang dihadapi negara maju di Asia, khususnya Jepang dan Korea Selatan, ketika mengabaikan desa, saat membuka pertemuan dengan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi, para bupati, forkopimda Provinsi Bengkulu, dan seluruh kepala desa se-Provinsi Bengkulu di Gedung Balai Buntar, Jumat (25/4/25).
Menurut Yandri, kedua negara tersebut kini terjebak dalam krisis demografis dan ekonomi akibat desa-desa yang ditinggalkan warganya.
“Bangun desa merupakan garda terdepan pembangunan Indonesia. Kita bisa ambil pelajaran dari dua negara di Asia, Jepang dan Korsel. Jepang hari ini sedang krisis ekonomi, 93 persen rakyat Jepang meninggalkan desa-desanya. Desa-desanya kosong dan mereka sedang krisis ekonomi. Pertumbuhan penduduk juga berkurang, banyak yang meninggal. Ini karena Jepang tidak membangun desa dan jepang meninggalkan desa,” ujar Yandri.
Lebih lanjut, Yandri mencontohkan pula Korea Selatan, di mana tren urbanisasi masif memicu tantangan serupa.
“Kemudian Korsel, lanjutnya ada 83 persen rakyat Korsel di desa telah bergerak meninggalkan desa. Saat ini Korsel juga mulai mengalami kesulitan ekonomi yang serius. Artinya, desa memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam kemajuan suatu negara dan pertumbuhan ekonomi, Pertumbuhan ekonomi 8 persen yang merupakan cita-cita presiden itu segera terwujud, dan akan dimulai dari desa-desa di bumi merah putih ini,” kata Yandri.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Yandri menyebut kolaborasi lintas kementerian sebagai kunci
“Kita kepung desa itu dari sisi rohani dan jasmaninya. Saya berharap betul desa-desa di Bengkulu menjadi contoh koperasi desa terbaik se-Indonesia. Dengan koperasi desa merah putih ini Indonesia semakin cepat maju,” tambahnya.
Dengan mencontoh kegagalan dan tantangan negara lain, Menteri Yandri menegaskan bahwa penguatan desa mulai dari infrastruktur fisik hingga pemberdayaan ekonomi dan sosial harus menjadi prioritas agar Indonesia tidak mengulang kesalahan serupa dan mampu mencapai pertumbuhan berkelanjutan.(Rs)
